JAKARTA — Vihara Hemadhiro Mettavati, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, menjadi pusat perhatian publik pada peringatan Hari Pahlawan 2025, Jumat (14/11/2025). Ratusan peserta dari unsur pemerintah, Polri, TNI, kejaksaan, tokoh agama, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat hingga insan pers memadati forum besar bertajuk Dialog Kebangsaan: “Membangun Kesadaran Hukum, Kerukunan, dan Toleransi dalam Bingkai Kebangsaan” yang digagas PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat. Acara ini disebut sebagai salah satu forum lintas-elemen terbesar di Jakarta pada momentum Hari Pahlawan tahun ini.
Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Dr. Tri Suhartanto menyita perhatian lewat pernyataannya yang dinilai sebagai alarm keras bagi masyarakat. Ia mengungkapkan adanya kasus siswa SMA yang belajar merakit bom dari internet untuk membalas bullying. “Ketika anak lebih banyak mengurung diri ditemani ponsel, itu tanda bahaya. Kita sudah melihat bagaimana literasi digital yang gagal berubah menjadi ancaman nyata,” tegasnya, menekankan pentingnya keluarga sebagai garda terdepan mencegah radikalisasi remaja.
Dari unsur Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Asisten Pemerintahan Holi Susanto menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif PWI Pokja Kepolisian. Ia menilai dialog seperti ini penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pers, dan masyarakat. “Kami berharap Pokja PWI Jakarta Barat terus bersinergi dengan jajaran Pemkot dalam menjaga harmoni sosial dan kesadaran hukum,” ujarnya.
Representasi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, melalui perwakilan Pidsus Kurniawan, ikut mengungkap fakta lapangan yang mengkhawatirkan. Ia menyebut mayoritas kasus yang masuk dari kepolisian justru berasal dari kalangan pelajar. “Anak-anak ini menyimpan golok di sekitar sekolah, pulang langsung eksekusi tawuran. Ini budaya kekerasan yang harus diputus segera,” katanya menegaskan.
Dari unsur TNI, Danramil 04/Cengkareng.Mayor Arh. Wahyu Suko Sasongko mewakili Dandim 0503/JB . Kolonel Kav. Sigit Dharma Wiryawan, menyebut tema dialog ini sebagai “tema setengah dewa” karena memuat seluruh isu mendasar bangsa: kesadaran hukum, toleransi, kerukunan, dan nilai kebangsaan. “Tidak cukup dengan imbauan seremonial. Yang mampu menjaga bangsa adalah kolaborasi lintas institusi, bukan kerja sektoral,” tegasnya.
Ketua PWI DKI Jakarta Kesit Budi Handoyo, memberikan sorotan tajam terhadap kondisi informasi publik. Ia menyebut pers sebagai benteng terakhir di tengah gempuran hoaks dan polarisasi. “Media sosial cepat, tetapi tidak terverifikasi. Jurnalistik adalah cek dan ricek. Tanpa pers yang berkualitas, masyarakat akan ditelan kebohongan,” ujarnya lantang.
Ketua PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat, Teuku Faisal menambahkan bahwa insan pers kini memikul tanggung jawab berat dalam menjaga akal sehat publik. “Dialog ini bukan seremoni. Ini gerakan perlawanan terhadap melemahnya kesadaran hukum, pudarnya toleransi, dan banjir informasi sesat. Pers tidak boleh pasif,” katanya kepada wartawan, Jumat (14/11).
Acara ini ditutup dengan deklarasi bersama seluruh narasumber dan peserta: menjadikan Hari Pahlawan sebagai momentum aksi nyata, bukan sekadar ritual tahunan. PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat menegaskan bahwa “Gerakan Nasional Kesadaran Hukum” resmi digelorakan dari Jakarta Barat dan akan diperluas ke berbagai daerah sebagai kontribusi konkret menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya dinamika era digital.***
(Red/amr)
Discussion about this post