Padang Pariaman — Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Padang Pariaman dengan tema “Kesetaraan Gender dan Transformasi Politik”, yang berlangsung di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (13/11).
Kegiatan yang digelar oleh Dinsos P3A ini dihadiri oleh Plt Kepala Dinsos P3A beserta jajaran, Rektor STES Padang Pariaman Dr. Nasfi, SE, MM selaku narasumber, Ketua Partai Golkar Padang Pariaman Asmadi Basir, S.IP, Ketua KPPI Padang Pariaman beserta anggota, serta berbagai unsur perempuan dari partai politik di daerah tersebut.
Dalam sambutannya, Wabup Rahmat Hidayat menyampaikan apresiasi atas kiprah KPPI sebagai wadah koordinasi dan komunikasi bagi kader perempuan politik di Padang Pariaman. Menurutnya, KPPI berperan penting dalam memperkuat representasi perempuan di lembaga legislatif serta memastikan aspirasi perempuan, anak, dan kelompok rentan terakomodasi dalam pembangunan.
“Kami percaya, kepemimpinan kolektif perempuan akan menjadi kekuatan moral dan politik yang menentukan arah kebijakan menuju keadilan dan kesetaraan,” ujar Rahmat.
Ia juga menegaskan pentingnya peran perempuan untuk tampil sebagai pemimpin yang berkarakter, berintegritas, dan mampu menjadi panutan di tengah masyarakat. Rahmat berharap partai politik dapat memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk berkontribusi dalam dunia politik.
Menyoroti kondisi keterwakilan perempuan di DPRD Padang Pariaman, Rahmat mengungkapkan keprihatinannya karena dalam dua periode terakhir belum ada anggota legislatif perempuan, meskipun UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan kuota 30 persen bagi calon legislatif perempuan.
“Ibu-ibu jangan berkecil hati. Melalui wadah KPPI, mari maksimalkan kapasitas diri agar siap menjadi bagian dari politik lima tahun mendatang,” pesannya.
Rahmat menambahkan, KPPI memiliki peran strategis dalam mengawal demokrasi agar lebih berkualitas dan berkeadilan, melalui advokasi kebijakan publik, pendidikan politik, serta penguatan kapasitas dan kompetensi perempuan.
Pemerintah Daerah, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan serta memperjuangkan isu-isu strategis terkait perempuan dan anak di ruang publik.
“Momentum ini menegaskan komitmen kita bersama untuk membangun demokrasi yang responsif gender, berkeadilan sosial, dan membuka ruang kolaborasi lebih luas bagi perempuan,” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinsos P3A Suhatman dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri kader perempuan dalam dunia politik, serta memberikan pemahaman lebih luas tentang kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah.
Selain membahas isu politik dan kesetaraan gender, kegiatan juga dirangkai dengan seminar pemberdayaan ekonomi perempuan bertema “Optimalisasi Media Sosial untuk Perluasan Pasar” yang diikuti oleh 80 peserta, terdiri atas 40 peserta dari KPPI dan 40 peserta dari IWAPI.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta mendapatkan wawasan baru, mampu mempersiapkan diri menjadi bagian dari politik lima tahun mendatang, sekaligus mandiri secara ekonomi,” pungkas Suhatman. (Kominfo)
Discussion about this post