PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya penyediaan air bersih, energi, dan konektivitas sebagai fondasi utama dalam mewujudkan desa atau nagari yang mandiri dan berkualitas. Hal ini disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Data Indeks Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 di Aula Kantor Gubernur, Rabu (5/11/2025).
Rapat yang mengusung tema “Transformasi Indeks Desa: Menata Arah Pembangunan Nagari yang Terukur dan Berkeadilan” tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD, Bappeda kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta perwakilan Kementerian Desa.
Dalam arahannya, Mahyeldi menekankan bahwa pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan air bersih harus menjadi prioritas utama. Ia menilai, masalah air bersih sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, terutama dalam pencegahan stunting.
“Kalau gizinya bagus tapi air yang diminum tidak bersih, tetap bisa memicu stunting. Jadi, penyediaan air bersih yang layak minum itu wajib,” ujarnya.
Menurut Mahyeldi, Sumatera Barat memiliki potensi air melimpah karena berada di kawasan Bukit Barisan. Dengan kerja sama lintas instansi seperti Dinas PU, PSDA, dan Balai Sungai, sumber air ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan masyarakat.
Selain air bersih, ia juga menyoroti aksesibilitas antarwilayah. Menurutnya, tidak boleh ada lagi desa yang terisolasi karena buruknya infrastruktur jalan dan transportasi.
Di sisi lain, Gubernur juga menyinggung upaya penyediaan energi murah bagi daerah kepulauan seperti Mentawai yang selama ini masih bergantung pada BBM.
“Kita sedang membahas kerja sama dengan ahli dari Jepang untuk memanfaatkan panas air laut menjadi sumber energi murah di Mentawai,” jelasnya.
Mahyeldi juga mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Universitas Andalas dan Politeknik Negeri Padang dalam pengembangan energi mikrohidro dan surya di wilayah terpencil.
Tak hanya fokus pada layanan dasar, Mahyeldi menekankan pentingnya pengembangan ekonomi lokal melalui program Nagari Creative Hub yang bisa membantu pelaku UMKM memasarkan produk secara digital.
“Dengan Nagari Creative Hub, produk unggulan nagari bisa dikenal luas tanpa harus tergantung pada pasar kota,” tuturnya.
Ia juga mengajak para wali nagari untuk melibatkan masyarakat perantau dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan nagari.
Lebih lanjut, Mahyeldi mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar pembangunan bisa berjalan efektif dan efisien. Ia meminta seluruh OPD memperkuat sinergi dengan program pemerintah pusat dan memanfaatkan Geoportal Mandiri Sumbarnuntuk mendukung kebijakan satu peta.
Gubernur menyebut, visi besar pembangunan Sumbar adalah mewujudkan Provinsi Madani yang Maju dan Berkeadilan, sekaligus menjadi pelopor Green Province di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar, Yozarwardi Usama Putra, melaporkan hasil pengukuran Indeks Desa Tahun 2025. Jumlah desa mandiri di Sumbar naik signifikan menjadi 489 dari sebelumnya 368 desa.
“Desa tertinggal memang sedikit bertambah dari 10 menjadi 12, tapi tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal. Ini capaian yang patut kita syukuri,” ujar Yozarwardi.
Rapat yang berlangsung satu hari itu juga menghasilkan beberapa rekomendasi penting, di antaranya memperkuat layanan dasar, meningkatkan aksesibilitas, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan nagari.
Acara ditutup dengan peluncuran E-book Indeks Desa Tahun 2025 sebagai inovasi Dinas PMD Sumbar dalam penyajian data desa secara digital. (adpsb/cen)
Discussion about this post