Menjaga Marwah Pemerintah Daerah, dari Isu dan Emosi

Oleh : Syafri piliang
Wartawan Muda

Dharmasraya – Di salah satu Kedai Katupek Gulai Tunjang Uniang persis di Nagari IV Koto Pulau Punjung, aroma kuah santan yang kental menyeruak memenuhi ruangan. Di sanalah sejumlah tokoh masyarakat Dharmasraya terjadi pertemuan spontanitas, berbincang hangat-sehangat kopi di tengah suasana yang santai tapi sarat dengan makna.

Hadir di antara mereka H. Amrizal Dt. Rajo Medan Ex Wakil Bupati Dharmasraya periode 2016–2021, Ade Sudarman Anwar, S.Pd, Wakil Pimpinan DPRD Dharmasraya, Taufik Syukur TK Bosou, SH, Ex anggota DPRD Dharmasraya periode 2009–2014, Pasdisata Dt. Kabilangan DPRD aktif dan tokoh adat Pulau punjung seperti Apriko Dt. Rangkayo Basa, dan tokoh masyarakat Koto Baru Mulayadi, S.Ag.

Mereka tak hanya sekadar berbagi cerita nostalgia, melainkan berbincang tentang bagaimana menjaga kehormatan pemerintahan di tengah derasnya arus isu dan gesekan politik yang kini kerap muncul di ranah cati nan tigo.

“Sebagai wakil, kita harus tahu batas dan kewenangan kita,” ujar H. Amrizal Dt. Rajo Medan dengan nada pelan namun tegas. Ia paham betul, posisi jadi wakil kepala daerah bukan sekadar pelengkap. Ada ruang kerja, ada tanggung jawab, dan ada etika yang mesti harus dijaga dengan baik.

“Dalam pengalaman saya, ada suka dan duka dalam menjalankan roda pemerintahan. Tapi apa pun masalahnya, jangan sampai dibesar-besarkan,” lanjutnya.

Baginya, harmoni dalam kepemimpinan daerah adalah fondasi utama agar pembangunan tidak terganggu oleh hiruk-pikuk politik internal.

Di sisi lain, Ade Sudarman Anwar, S.Pd, selaku Wakil Ketua DPRD Dharmasraya, menekankan pentingnya menjaga suasana daerah tetap kondusif.“Sebagai wakil rakyat, kami ingin daerah ini tenang dan fokus membangun. Jangan terpancing oleh isu-isu yang bisa merusak tatanan pemerintahan,” katanya.

Ia mengingatkan, persoalan internal pemerintahan sebaiknya diselesaikan di ruang internal pula. “Masalah kecil jangan dibawa keluar. Kalau itu sampai ke publik, bisa jadi bola liar yang sulit dikendalikan,” ujarnya, menggambarkan betapa rentannya persepsi publik ketika konflik internal muncul di ruang terbuka.

Nada yang sama datang dari Taufik Syukur, SH, tokoh masyarakat Sungai Dareh yang pernah duduk di DPRD Dharmasraya periode 2009–2014. Ia memandang bahwa dinamika yang tengah terjadi di lingkungan pemerintahan saat ini semestinya menjadi bahan renungan bersama.

“Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Yang penting, jadikan itu pelajaran agar ke depan hubungan antarpejabat publik bisa lebih solid dan saling menghargai,” pesannya.

Pertemuan di Gulai Tunjang itu mungkin tampak sederhana, tapi isinya mencerminkan harapan besar: agar pemerintahan daerah tidak tergelincir oleh isu-isu remeh yang bisa menodai marwah kepemimpinan. Dalam pandangan para tokoh itu, pemerintahan yang dewasa adalah pemerintahan yang mampu menyelesaikan masalah tanpa gaduh, dan memimpin tanpa mengumbar emosi.

Karena sejatinya, kekuatan sebuah daerah tidak hanya diukur dari seberapa cepat ia membangun infrastruktur, tetapi juga dari seberapa kokoh para pemimpinnya menjaga kepercayaan publik.***