Solok Selatan — Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mempersiapkan investasi untuk mendukung infrastruktur di jalur pendakian Gunung Kerinci pada tahun depan, untuk mengungkit ekonomi daerah di bidang ekowisata.
“Kabupaten Solok Selatan telah membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru melalui pembukaan jalur pendakian Gunung Kerinci via Solok Sleatan. Ini bukan sekedar jalur pendakian saja tapi pintu masa depan yang terbuka lebar melalui akses wisata, investasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal,” kata Bupati Solok Selatan, Khairunas di Padang Aro, Kamis (23/10/2025).
Hal ini ia sampaikan saat pembukaan Peningkatan Kapasitas Penyuluh, Pendamping Desa Binaan, dan Masyarakat Mitra Polhut sekaligus Peresmian Camping Ground Bukit Bontak dan Pintu Jalur Pendakian Gunung Kerinci Melalui Solok Selatan di Camping Ground Bukit Bontak, Kamis (23/10/2025).
Khairunas menyampaikan pada tahun depan pemerintah kabupaten telah menganggarkan dana senilai Rp1,1 miliar untuk peningkatan jalur pendakian ini.
Setelah pada tahun ini investasi sebesar Rp1,5 miliar telah direalisasikan untuk pengerasan jalur pendakian ini dengan bekerja sama dengan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Rencananya akan dibangun tiga jembatan pada jalur ini dari lima jembatan agar waktu tempuh yang kini telah diperpendek menjadi tiga hari dua malam menjadi lebih singkat lagi.
Bupati menegaskan bahwa seluruh investasi yang sudah dan akan dilakukan di jalur pendakian ini akan dihibahkan dan dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
“Pemerintah kabupaten tidak ikut mengelola, tapi ikut menjaganya. Kolaborasi bagaimana orang banyak datang ke Solok Selatan,” tegasnya.
Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan drh. Indra Exploitasia Semiawan mengatakan bahwa potensi nilai transaksi ekonomi melalui pengembangan usaha berbasis lingkungan masih sangat besar di Sumatera Barat, termasuk di Solok Selatan.
“Sumatera Barat saat ini memiliki Rp1,3 miliar dari nilai transaksi ekonomi. Sedangkan di Jawa Timur nilainya sudah mencapai Rp 1,7 triliun. Ini tantangan ke depan bagi Sumatera Barat untuk meningkatkan nilai transaksi ekonomi melalui pengembangan usaha berbasis lingkungan,” katanya.
Tantangan ini, lanjutnya, adalah desa yang bersisian langsung dengan hutan dan kawasan konservasi bisa mandiri dan berkontribusi pada ekonomi.
Desa itu tidak lagi bergantung ke hutan, tapi menjadikan hutan sebagai sumber peningkatan ekonomi berbasis pemanfaatan berkelanjutan dalam bentuk ekowisata dan jasa lingkungan.
Indra menekankan bahwa hutan harus tetap lestari namun pembangunan dan ekonomi tetap harus terlaksana sehingga masyarakat bisa sejahtera.
“Kunci utama untuk mewujudkan ini adalah dengan adanya sinergi dari berbagai pihak,” ujarnya. (Joko)
Discussion about this post