PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan komitmennya untuk terus menjadi penggerak utama penguatan wisata halal nasional. Di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah, Sumbar bukan hanya mendukung arah kebijakan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI), tetapi juga mengimplementasikannya secara nyata dalam program dan kebijakan daerah yang berpihak pada penguatan ekonomi halal dan kemaslahatan masyarakat.
Komitmen tersebut berakar kuat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang menegaskan bahwa pembangunan daerah dilandaskan pada falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Nilai inilah yang menjadi panduan utama Pemprov dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pengembangan pariwisata halal. Bagi Sumbar, wisata halal bukan sekadar label, tetapi bagian dari jati diri dan tanggung jawab moral untuk menghadirkan keberkahan bagi seluruh masyarakat.
Langkah konkret Pemprov Sumbar terlihat dari pengembangan kawasan ramah muslim di berbagai destinasi wisata, seperti Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS). Seperti yang diterapkan di pusat kuliner Pantai Padang, Komplek Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Alminangkabawi dan Nasi Kapau, Bukittinggi.
Kawasan tersebut menjadi contoh sukses penerapan konsep halal tourism di Sumbar, sebab seluruh tenantnya telah bersertifikat halal dan dilengkapi dengan fasilitas ibadah serta ruang publik yang nyaman. Selain itu, Pemprov juga gencar mendorong sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, memperluas promosi wisata syariah, dan membangun kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumbar.
Konsistensi itu membuahkan hasil nyata. Dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2023, Sumbar menempati posisi ketiga nasional setelah NTB dan Aceh, serta berhasil meraih Juara Umum Anugerah Adinata Syariah dengan tujuh kategori unggulan. Di tingkat kelembagaan, KDEKS Sumbar bahkan dinilai sebagai salah satu yang paling aktif dan inovatif di Indonesia dalam memperkuat literasi ekonomi syariah, rantai nilai halal, dan kolaborasi lintas sektor.
Puncaknya, Sumatera Barat kini dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional KDEKS se-Indonesia yang akan digelar akhir Oktober mendatang.
Sejalan dengan itu, Pemprov Sumbar juga terus menumbuhkan kesadaran publik melalui berbagai event edukatif dan promosi wisata halal, salah satunya melalui pengelenggaraan Minangkabau Halal Festival yang telah menjadi agenda rutin dalam 2 tahun terakhir. Festival ini memadukan nilai budaya Minangkabau, ekonomi syariah, dan pariwisata religi yang menggambarkan karakter Sumbar sebagai daerah yang religius, kreatif, dan berdaya. Melalui ajang ini, Pemprov mengajak masyarakat untuk menjadikan gaya hidup halal sebagai bagian dari keseharian, bukan sekadar tren.
Sebagai bentuk komitmen lanjutan, Pemprov Sumbar bersama KDEKS akan menggelar Konferensi Wakaf Internasional pada awal November mendatang di Padang. Kegiatan ini akan dihadiri tokoh-tokoh wakaf dari dalam dan luar negeri, menjadi ruang strategis bagi pertukaran gagasan dan penguatan peran wakaf dalam membangun ekonomi berkeadilan. Langkah ini mempertegas bahwa Pemprov Sumbar memandang wisata halal sebagai bagian dari ekosistem besar ekonomi syariah yang meliputi sektor keuangan, filantropi, dan pemberdayaan umat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa seluruh langkah ini merupakan implementasi nyata dari amanat undang-undang dan nilai ABS-SBK yang menjadi dasar identitas daerah.
“Nilai-nilai ABS-SBK bukan hanya warisan, tetapi pedoman yang kami terapkan dalam kebijakan dan kehidupan bermasyarakat. Wisata halal, ekonomi syariah, dan kegiatan berbasis nilai Islam adalah bagian dari upaya kita membangun Sumbar yang madani, unggul dan berkeadilan,” ujarnya.
Dengan landasan filosofi yang kokoh, kebijakan yang konsisten, dan visi yang menatap jauh ke depan, Mahyeldi meyakini Sumbar kini tak hanya layak meraih apresiasi nasional dalam ajang International Halal Tourism Summit (IHTS), tetapi juga semakin mantap sebagai poros wisata halal nasional yang berpijak pada nilai, budaya, dan keberlanjutan. (adpsb/bud)
Discussion about this post