Tanah Datar – Bupati Tanah Datar Eka Putra berharap Kepala OPD dan instansi terkait lainnya untuk melahirkan inovasi untuk pelayanan publik kepada masyarakat meskipun saat ini terjadi efesiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat.
Hal ini disampaikannya saat kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Penyerahan Anugerah Prediket Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan oleh Ombudsman RI, Rabu (19/3) di Indojolito Batusangkar.
“Saya tidak meminta hal lain kepada bapak dan ibuk Kepala OPD, namun meminta untuk melahirkan terobosan dan inovasi untuk mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat, efesiensi anggaran bukan alasan, namun juga menjadi pendorong untuk melahirkan program inovasi yang benar-benar bermanfaat,” sampainya.
Bupati Eka Putra juga memerintahkan kerjasama antar instansi semakin di tingkatkan lagi, untuk mengatasi beberapa permasalahan di tengah masyarakat.
“Permasalahan sampah yang berserakan di pinggir jalan, seperti di jalan Simabur dan jalan di Salimpaung, Saya minta diatasi segera, meskipun berada di jalan Provinsi, namun Saya minta dinas terkait seperti Lingkungan dan PU PR, Camat dan bersama instansi terkait lainnya segera mengatasinya, sehingga jalan yang merupakan pintu masuk ke Tanah Datar nampak bersih,” ujarnya.
Tidak itu saja, Bupati Eka Putra juga menyinggung kondisi jalan raya kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di wilayah Tanah Datar yang cukup banyak dalam kondisi rusak agar juga menjadi perhatian anggota DPRD Sumbar asal Tanah Datar ataupun Dapil Tanah Datar.
“Masyarakat tidak mau tahu, bahwa jalan di wilayah Tanah Datar yang rusak perbaikannya adalah kewenangan Pemerintah Provinsi, yang mereka tahu bahwa itu tanggungjawab Bupati dan Pemerintah Daerah, karena itu di kesempatan ini, Saya berharap disamping anggaran dari Provinsi, diharapkan juga bantuan dan langkah nyata dari anggota DPRD Provinsi Sumbar untuk membantu melalui dana Pokir serta mendorong Pemerintah Provinsi menganggarkan anggaran untuk perbaikan jalan di Tanah Datar,” sampai Bupati.
Bupati Eka Putra menambahkan, harapan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang disampaikan ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar, akan ditindaklanjuti.
“Kepada OPD terkait, Saya harap menindaklanjuti arahan dan petunjuk Ombudsman, namun harus sesuai aturan dan regulasi yang ditetapkan, yang terpenting semua untuk memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, sedangkan penghargaan adalah bonus ketika kita sudah berbuat yang.terbaik,” tukasnya.
Sebelumnya Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar menyampaikan, berdasarkan hasil penilaian Ombudsman perwakilan Sumbar yang langsung terjun ke OPD terkait, nilai pelayanan publik di Tanah Datar cukup baik.
“Berdasarkan penilaian kami, Tanah Datar mampu meraih skor 93, angka ini cukup baik, namun masih berada dibawah 2 daerah lainnya yang mampu meraih skor 95 dan 98. Ini tentunya menjadi PR bagi Tanah Datar untuk meningkatkan skornya paling tidak 6 poin lagi agar bisa meraih prestasi yang terbaik di Sumbar,” katanya.
Untuk meningkatkannya, ungkap Adel, ada beberapa faktor yang menjadi perhatian dan tentunya segera ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
“Beberapa faktor atau variabel yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi, peningkatan standar layanan baik manual atau digital, kapasitas penanganan pengaduan, serta beberapa hal lainnya,” sampainya.
Sementara itu Ketua Pelaksana Wina Martayeni menyampaikan, kegiatan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
“Perjanjian kinerja diberikan untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan integritas dalam menjalankan pemerintahan, bahkan perjanjian kinerja juga menjadi dasar penilaian untuk memberikan penghargaan ataupun teguran,” sampainya.
Dalam kegiatan yang turut dihadiri Wabup Ahmad Fadly, Pj. Sekda Elizar, para staf ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, Kabag dan Camat se Kabupaten Tanah Datar, diumumkan OPD dengan terbaik dalam melaksanakan pelayanan publik.
Adapun yang terbaik adalah UPT. Puskesmas Sungayang dilanjutkan UPT. Puskesmas Tanjung Emas, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan PPA, Dinas Dukcapil dan Dinas PMPTSP Tanah Datar. (Spa)
Discussion about this post