Bukittinggi — Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2025 akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna, Senin (29/9). Keputusan diambil setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir berupa dukungan sekaligus catatan strategis kepada pemerintah daerah.
Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan proses perubahan APBD tidaj sekadar formalitas angka di atas kertas, melainkan perjalanan panjang dengan prosedur yang jelas.
“Perubahan APBD dilakukan karena kondisi tertentu yang menyebabkan asumsi awal dalam APBD tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelaksanaan anggaran dan kebutuhan daerah,” jelasnya.
Ramlan menguraikan, setidaknya terdapat tiga kondisi yang mendasari perubahan tersebut yaitu adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), perlunya pergeseran anggaran antar-program maupun unit, serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk kebutuhan tahun berjalan.
Dalam pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pendapat akhir seperti PPP–PAN yang mengingatkan agar target PAD tidak sekadar angka, dan proporsi belanja lebih diarahkan untuk kebutuhan masyarakat.
Fraksi Demokrat menekankan efisiensi anggaran dengan prioritas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Sementara F-PKS mengapresiasi peningkatan belanja modal, namun meminta agar belanja operasional benar-benar untuk pelayanan publik.
Sefang F-NasDem menyoroti kesinambungan pembangunan, serta menekankan solusi bagi pedagang eks Stasiun Lambuang, penataan Pasar Atas, dan peningkatan layanan RSUD.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pengawasan ketat agar pengelolaan APBD transparan dan akuntabel, mencegah pemborosan anggaran, serta melibatkan partisipasi masyarakat agar penggunaan anggaran lebih mencerminkan kebutuhan rakyat sesuai skala prioritasnya.
Dengan persetujuan ini, DPRD dan Pemko Bukittinggi sama-sama menegaskan pentingnya sinergi dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan warga. (*)
Discussion about this post