ADVERTISEMENT
Rabu, 24 September 2025
Ɍ™ Kritis Mengkritisi
Advertisement
ADVERTISEMENT
  • HOME
  • FOKUS
  • SUMATERA BARAT
    • PEMPROV SUMBAR
    • -KOTA PARIAMAN
    • -PADANG PARIAMAN
    • -KOTA PADANG
    • -PASAMAN
    • -PASAMAN BARAT
    • -PESISIR SELATAN
    • -LIMAPULUH KOTA
    • -KOTA PAYAKUMBUH
    • -TANAH DATAR
    • -KOTA PADANG PANJANG
    • -SIJUNJUNG
    • -KOTA SAWAHLUNTO
    • -SOLOK SELATAN
    • -KOTA SOLOK
    • -KAB. SOLOK
    • -AGAM
    • -KOTA BUKITTINGGI
    • -DHARMASRAYA
    • -KEP. MENTAWAI
  • NASIONAL
  • HUMANIORA
    • HUKUM KRIMINAL
    • PERISTIWA
    • SOSIAL
    • KOMUNITAS
  • PERSPEKTIF
    • TAJUK RENCANA
    • ESSAY
    • FIKSI
  • SERBA SERBI
    • EKONOMI/PASAR
    • GAYA HIDUP
    • OLAHRAGA
  • POLITIK
    • PILKADA SERENTAK
    • PEMILU SERENTAK
  • PILIHAN EDITOR
    • IN-DEPTH
    • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
  • HOME
  • FOKUS
  • SUMATERA BARAT
    • PEMPROV SUMBAR
    • -KOTA PARIAMAN
    • -PADANG PARIAMAN
    • -KOTA PADANG
    • -PASAMAN
    • -PASAMAN BARAT
    • -PESISIR SELATAN
    • -LIMAPULUH KOTA
    • -KOTA PAYAKUMBUH
    • -TANAH DATAR
    • -KOTA PADANG PANJANG
    • -SIJUNJUNG
    • -KOTA SAWAHLUNTO
    • -SOLOK SELATAN
    • -KOTA SOLOK
    • -KAB. SOLOK
    • -AGAM
    • -KOTA BUKITTINGGI
    • -DHARMASRAYA
    • -KEP. MENTAWAI
  • NASIONAL
  • HUMANIORA
    • HUKUM KRIMINAL
    • PERISTIWA
    • SOSIAL
    • KOMUNITAS
  • PERSPEKTIF
    • TAJUK RENCANA
    • ESSAY
    • FIKSI
  • SERBA SERBI
    • EKONOMI/PASAR
    • GAYA HIDUP
    • OLAHRAGA
  • POLITIK
    • PILKADA SERENTAK
    • PEMILU SERENTAK
  • PILIHAN EDITOR
    • IN-DEPTH
    • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
Ɍ™ Kritis Mengkritisi
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT

Pemprov Sumbar Tekan Mou Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN dengan Kejaksaan Tinggi

by Redaksi
23 September 2025
in PEMPROV SUMBAR
Reading Time: 2min read
Pemprov Sumbar Tekan Mou Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN dengan Kejaksaan Tinggi

Pemprov Sumbar Tekan Mou Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN dengan Kejaksaan Tinggi. (Dok. Adpsb)

ADVERTISEMENT

Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sepakat untuk melaksanakan kerjasama mengenai Penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Yuni Daru Winarsih, S.H., M.Hum di Auditorium Gubernuran pada hari Selasa (23/9/2025).

BERITA LAINNYA

Gubernur Mahyeldi Instruksikan Penertiban Tambang Ilegal di Sumbar

Mendagri Apresiasi Kepala Daerah yang Berhasil Jaga Kinerja Anggaran, Termasuk Gubernur Mahyeldi

Setelah Naik Status Jadi UPT, PLUT KUMKM Sumbar Targetkan Jadi BLUD dalam 2 Tahun

MoU ini bertujuan mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi, dalam penyelesaian hukum perdata dan tata usaha negara di Sumatera Barat baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Di luar itu juga agar terjalinnya koordinasi yang baik antara Kejati dengan Pemprov Sumbar dalam mewujudkan pemerintahan di wilayah hukum Sumbar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya memaparkan, kehadiran Kejaksaan Tinggi di Sumbar sangat membantu Pemerintah Provinsi Sumbar yang sudah terjalin selama ini dalam bidang perdata dan tata usaha negara di Sumbar.

ADVERTISEMENT

Kata gubernur, dalam penandatanganan kesepakatan MoU ini memberikan bantuan ruang lingkup pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya, dengan tujuan melakukan pemulihan atas penyelamatan keuangan dan kekayaan aset milik Pemerintah daerah Provinsi Sumbar.

“Kerjasama ini merupakan langkah yang tepat sebagaimana falsafah Minangkabau bahwa “duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang”. Makna dari falsafah tersebut yakni ketika menyelesaikan persoalan berat akan terasa susah kalau sediri, namun mudah jika diselesaikan bersama-sama,” ulas gubernur.

Lebih jelas disebutkan, kerjasama bersama Kejati dibangun untuk menunjukkan bahwa terjalin hubungan dengan baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan publik.

Gubernur berharap, kerjasama ini dapat meningkatkan kompetensi teknis, serta kedua belah pihak dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pelatihan bersama, seperti adanya lokakarya (workshop), sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), dan bimbingan teknis.

“Untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi seluruh jajaran ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta mencegah potensi dan persoalan hukum dimasa mendatang,” ujar gubernur.

Gubernur Mahyeldi meyakini dengan adanya kerjasama ini tentunya dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terciptanya kepastian hukum, meningkatkan kesadaran hukum serta terjaganya stabilitas keamanan wilayah di Sumbar.

“Oleh karena itu, mari bersama-sama kuatkan komitmen, dan berikan dukungan optimal serta support yang kuat. Mudah-mudahan maksud dan kerjasama yang telah terbangun hari ini, dalam rangka sinergitas tugas pelayanan sesuai dengan legalitas hukum, dapat kita wujudkan,” harapnya kembali.

ADVERTISEMENT

Di lain hal, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumbar terkait kerjasama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang sudah ada sejak dulu.

Menurut Kajati, banyaknya permasalahan hukum di lingkungan pemerintah daerah, termasuk dalam penanganan dan pengamanan aset tentu memerlukan dukungan semua pihak, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumbar.

“Adanya MoU yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi dengan Kejaksaan Tinggi Sumbar, tentu akan semakin mendukung upaya penanganan dan pengamanan aset milik pemerintah, mengingat persoalan aset sangat krusial dan hampir di seluruh Indonesia mengalami permasalahan yang sama,” kata kepala kejaksaan.

ADVERTISEMENT

Perjanjian ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi permasalahan hukum di wilayah Pemprov Sumbar

Hal ini sesuai dengan fungsi utama kejaksaan tinggi sebagai pengacara negara dalam penanganan masalah hukum di kementerian atau lembaga negara. Yakni bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya.

Kejaksaan Tinggi Sumbar berharap, Pemerintah Provinsi Sumbar tidak segan-segan untuk berkonsultasi dan mempercayakan penyelesaian masalah ataupun sengketa hukum yang dihadapi terkait dengan keperdataan dan tata usaha negara. (*/Red)

ShareTweetSend
ADVERTISEMENT
Previous Post

Skandal Gedung Liar di Jantung Jakarta, Kasudin Citata Bungkam

Discussion about this post

ADVERTISEMENT
  • BOX REDAKSI
  • ABOUT US
  • KODE ETIK (KEWI, KEJ & KEIW)
  • PEDOMAN MEDIA SIBER

© PT MEDIA JAYA INVESTIGASI

No Result
View All Result
  • HOME
  • FOKUS
  • SUMATERA BARAT
    • PEMPROV SUMBAR
    • -KOTA PARIAMAN
    • -PADANG PARIAMAN
    • -KOTA PADANG
    • -PASAMAN
    • -PASAMAN BARAT
    • -PESISIR SELATAN
    • -LIMAPULUH KOTA
    • -KOTA PAYAKUMBUH
    • -TANAH DATAR
    • -KOTA PADANG PANJANG
    • -SIJUNJUNG
    • -KOTA SAWAHLUNTO
    • -SOLOK SELATAN
    • -KOTA SOLOK
    • -KAB. SOLOK
    • -AGAM
    • -KOTA BUKITTINGGI
    • -DHARMASRAYA
    • -KEP. MENTAWAI
  • NASIONAL
  • HUMANIORA
    • HUKUM KRIMINAL
    • PERISTIWA
    • SOSIAL
    • KOMUNITAS
  • PERSPEKTIF
    • TAJUK RENCANA
    • ESSAY
    • FIKSI
  • SERBA SERBI
    • EKONOMI/PASAR
    • GAYA HIDUP
    • OLAHRAGA
  • POLITIK
    • PILKADA SERENTAK
    • PEMILU SERENTAK
  • PILIHAN EDITOR
    • IN-DEPTH
    • ADVERTORIAL

© PT MEDIA JAYA INVESTIGASI