Pulau Punjung – Banjir di KM 3 Jalan Lintas Sumatra Kecamatan Pulau Punjung kembali terjadi. Banjir ini berasal dari air hujan yang menggenang akibat drainasenya tertutup bangunan baru.
Sebagai tindakan tanggap darurat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dharmasraya telah mengerahkan alat berat ke lokasi.
Namun, Plt Kepala Dinas PUPR Dharmasraya, Catur Ebyandri, di Pulau Punjung, Minggu (21/09/2025), menjelaskan bahwa pekerjaan normalisasi drainase belum dapat dilakukan karena terdapat kendala teknis antara warga di lapangan.
Ia mengatakan jalur tersebut sebenarnya sudah memiliki drainase sejak lama, namun dalam perkembangannya ada warga yang mendirikan bangunan dan menutup drainase.
Akibatnya, air hujan tidak dapat mengalir dengan baik dan menyebabkan genangan hingga banjir yang meresahkan masyarakat di kawasan KM 3 Sungai Kambut.
Ia menambahkan meski bukan merupakan kewenangan langsung, Pemda tidak akan lepas tangan dalam persoalan ini, namun prinsipnya biaya normalisasi seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang menutup saluran air.
Catur mengatakan Pemkab Dharmasraya siap membantu melalui penyediaan peralatan dan dukungan teknis, agar masalah banjir yang dialami warga segera mendapatkan solusi.
Menurut dia, pada Senin mendatang sejumlah OPD bersama pemerintah nagari akan melakukan pertemuan dengan pemilik ruko untuk membahas penyelesaian.
Sementara itu, Wali Nagari Sungai Kambut, Asrial Amri, membenarkan bahwa Dinas PUPR sudah menurunkan alat berat ke lokasi untuk menangani permasalahan drainase.
Namun, menurut Asrial masih perlu pembahasan lebih lanjut karena warga yang tinggal di lokasi memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda-beda.
Ia menyebut salah seorang warganya yang membangun ruko di lokasi telah menyatakan kesediaannya membantu pembiayaan perbaikan drainase bersama Dinas PUPR.
Asrial mengakui sebagian bangunan di kawasan tersebut tidak memiliki IMB/PBG, sementara yang telah mengantongi izin pun belum sepenuhnya memenuhi aspek teknis.
Ia menegaskan bahwa pemerintah nagari mendukung langkah duduk bersama seluruh pihak terkait agar solusi banjir dapat dicapai dengan cara yang adil.
Menurut Asrial, pengawasan teknis terhadap pendirian bangunan perlu diperketat, tidak hanya di KM 3, tetapi di seluruh wilayah nagari, dan itu merupakan tanggungjawab bersama.
Ia berharap setiap pembangunan di wilayahnya selalu memperhatikan aspek perizinan dan teknis agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat di kemudian hari.*
Discussion about this post