Oleh Syafri Piliang
Wartawan Muda
Dharmasraya – Sehelai surat tertanggal Senen 21 Juli 2025 menjadi pintu masuk. Yayasan Karawang Angkasa Bagja, melalui Dapur Mitra Badan Gizi Nasional, melayangkannya langsung ke meja Bupati Dharmasraya. Namun Isinya sederhana yakni pemberitahuan bahwa dapur gizi akan berdiri, sebuah ikhtiar mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
“Bupati hanya sebagai fasilitator dan bukan pemilik agenda,” tegas Poniman sebagai pelaksana dapur MBG dan perwakilan yayasan. Kalimat itu terdengar agak ringan, tapi maknanya lebih dalam. Sebuah penegasan bahwa dapur ini bukan milik para elite daerah, melainkan denyut dari program pemerintah pusat yang harus digerakkan dikalangan akar rumput.
Di atas kertas, hitungannya rapi. Satu dapur di berdayakan 47 orang relawan. Dengan 19 dapur yang sudah tercatat, total ada sekitar 893 orang siap bekerja nantinya. Bukan hanya sekadar tenaga sukarela, tapi aliran perputaran ekonomi yang diharapkan meringankan beban masyarakat daerah ini yang tengah digencet krisis. Katanya Satu dapur, menelan biaya kurang lebih Rp 2,5 miliar. Ini, bukan sekadar angka saja, melainkan investasi sosial yang bisa memompa denyut nadi perekonomian masyarakat lokal.
Namun di lapangan, riak selalu ada. Desas-desus percaloan tiba-tiba menyeruak. Suara sumbang yang, menurut yayasan, tak lebih dari jebakan intrik. “Itu fitnah. Cara kotor untuk menggagalkan program presiden,” ujar Riza Suryadi seorang koordinator lapangan. Nama yayasan dicatut, bahkan pribadi-pribadi dipelintir.
Seperti biasa, politik anggaran dan program rakyat selalu jadi panggung tarik-menarik dengan kepentingan. Ada yang menunggangi, ada pula yang mencurigai serta ada yang benar-benar menaruh harapan untuk perubahan masa depan.
Di balik angka-angka dan retorika, ada wajah-wajah masyarakat kecil, para ibu yang berharap bisa mengisi piring anak dengan makanan bergizi, para pemuda yang mencari celah untuk bisa berkerja, dan para petani berharap hasil panennya yang segar bisa masuk rantai dapur MBG.
Maka, persoalannya bukan sekadar apakah MBG ini bebas dari percaloan atau tidak. Namun pertanyaan yang lebih tajam adalah apakah program sebesar ini benar-benar akan kembali ke perut rakyat, atau justru tercecer di meja para elite saja.
Sementara itu, dapur-dapur gizi ini terus dipacu agar cepat berdiri. Yayasan mengaku optimis, asal jalannya lurus, tanpa cacat.Tapi di negeri yang seringkali menjadikan “proyek rakyat” sebagai ladang rebutan, optimisme itu bisa saja berubah getir, tapi jangan diplintir.
Dilain sisi Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menegaskan perlu adanya percepatan agar program MBG segera dirasakan masyarakat, khususnya kalangan para pelajar sebagai penerima manfaat utama. Terlebih BGN mengaskan di bulan November 2025 seluruh pembangunan dapur sudah harus selesai.
“Kita mendorong agar seluruh dapur memastikan progres sesuai ketentuan.Jika dalam 45 hari tidak ada perkembangan, sebaiknya kesempatan diberikan kepada investor yang lebih serius membangun,” tegas Annisa.
Bupati perempuan pertama di Sumbar itu berharap koordinasi dengan BGN untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah sehingga pembangunan dapur SPPG di Dharmasraya bisa berjalan lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Saat ini, sebagai mitra yayasan makan gratis bergizi beberapa orang di antaranya Nel 41 warga Pulau Punjung, Numinawati 60 masih warga pulau punjung, tapi berdomisili di Rantau Ikil, Kabupaten Bungo dan Anas 60 yang merupakan warga Asam Jujuhan. Mereka optimis agar MBG ini berjalan aman, lancar dan sukses di daerah ini , sesuai dengan yang diharapkan oleh pemeritah pusat dan daerah.***
Discussion about this post