Pasaman, Pemerintah Kabupaten Pasaman resmi meluncurkan program Nagari Tangguh Bencana sebagai bagian dari percepatan program unggulan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pasaman. Kegiatan ini dipusatkan di Nagari Durian Tinggi, Senin 25/08/25, dengan dihadiri jajaran Forkopimda, OPD terkait, serta perwakilan nagari se-Pasaman.
Bupati Pasaman, Welly Suhery, ST, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan Nagari Tangguh Bencana bukan sekadar seremoni, melainkan implementasi nyata amanat hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Melindungi masyarakat dari bencana bukanlah pilihan, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada pemerintah secara bertingkat. Hal ini juga ditegaskan dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 yang mengatur pemenuhan SPM, khususnya dalam urusan kebencanaan,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan, pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat meliputi penyediaan informasi rawan bencana, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penyelamatan dan evakuasi korban bencana maupun kebakaran.
Pasaman sendiri menghadapi potensi 9 jenis bencana dengan indeks ketahanan daerah yang masih rendah (0,31) serta indeks risiko tinggi (177,65). Kondisi ini, kata Bupati, menuntut nagari sebagai garda terdepan pemerintahan untuk memperkuat kelembagaan siaga bencana.
“Saat ini dari 62 nagari, 50 telah membentuk Nagari Siaga Bencana dan 4 di antaranya sudah berstatus Tangguh Madya. Namun masih ada nagari yang belum memiliki kelembagaan siaga bencana. Saya menegaskan seluruh nagari wajib segera membentuknya demi keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penetapan Nagari Tangguh Bencana tidak boleh berhenti pada seremoni. Nagari harus mampu mengenali ancaman, menyiapkan rencana kesiapsiagaan, bertindak cepat saat darurat, serta melakukan pemulihan pascabencana. Mc
Discussion about this post