PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumbar dalam rangka mendengarkan pidato Presiden RI tentang Penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN 2026.
Sidang Paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Evi Yandri Rajo Budiman, dan dihadiri jajaran Forkopimda, unsur pimpinan serta anggota DPRD, kepala OPD, dan pimpinan instansi vertikal di Sumbar. Sidang tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Jumat (15/8/2025).
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya memaparkan arsitektur APBN 2026 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Guna mewujudkan hal tersebut pemerintah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan dalam RAPBN 2026. Di antaranya untuk mendukung ketahanan pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun, ketahanan energi Rp402,4 triliun, hingga pendidikan bermutu dengan anggaran terbesar sepanjang sejarah mencapai Rp757,8 triliun.
Presiden juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran pada 2026.
Usai sidang, Gubernur Mahyeldi menyatakan bahwa arah kebijakan fiskal nasional yang disampaikan Presiden harus menjadi acuan Pemprov Sumbar dalam merancang program dan kebijakan daerah. Menurutnya, penguatan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan merupakan sektor strategis yang selaras dengan kebutuhan pembangunan Sumbar.
“Presiden menekankan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebagai prioritas. Ini sejalan dengan visi pembangunan Sumbar yang fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan kemandirian ekonomi. Kita akan memastikan setiap program daerah terkoneksi dengan kebijakan pusat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Gubernur juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran di daerah harus tepat sasaran, efisien, dan mampu menjawab permasalahan aktual yang dihadapi rakyat. “Alokasi APBN yang besar untuk sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan memberi peluang bagi kita di daerah untuk mengoptimalkan kolaborasi dan mempercepat realisasi program prioritas,” tambahnya.
Mahyeldi mengajak seluruh elemen di Sumbar mulai dari pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, maupun masyarakat untuk bersinergi mengawal implementasi kebijakan APBN 2026 di daerah.
“Dengan kerja sama dan semangat persatuan, mari kita sukseskan setiap program strategis nasional dan daerah di Sumbar demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (adpsb/bud)
Discussion about this post