Menakar Janji Mahyeldi yang Tak Ingin Jadi Cagub

Padang — Merebaknya wabah virus corona yang melanda negeri ini, tidak juga menurunkan tensi politik menjelang Pilkada serentak 2020 yang akan datang.

Hal ini serupa juga dengan situasi Kota Padang, walaupun belum ditemukannya warga kota yang positive terkena virus corona. Namun hal tersebut tidak mengurangi kewaspadaan warga Kota Padang akan penularan virus corona tersebut.

Demikian juga halnya di tahun politik ini, situasi politik terus memanas. Masing masing kandidat terus melakukan manuver politik dan tidak lupa juga melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan Pilgub Sumbar.

Telah banyak nama yang telah mengapung, hal itu terlihat banyaknya spanduk dan baliho kandidat yang terpasang di setiap pelosok Sumatera Barat.

Adapun nama nama yang akan maju jadi BA 1 itu adalah Mahyeldi Wali Kota Padang, Mulyadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Nasrul Abit Wakil Gubernur Sumbar dan Irjen Pol Fakhrizal mantan Kapolda Sumbar serta calon lainnya.

Terkait dengan pencalonan Mahyeldi yang banyak menimbulkan pro dan kontra, walaupun belum ada penetapannya dari KPU, dan belum ada pengumuman resmi dari pihak Mahyeldi. Tetapi pencalonannya banyak menuai pertanyaan dan kritik dari masyarakat Kota Padang.

Pasalnya Mahyeldi yang belum lama ini dilantik menjadi Wali Kota Padang berniat meninggalkan Kota Padang. Dimana dalam kampanyenya pada Pilkada Kota Padang beberapa waktu yang lalu, beliau berjanji jika terpilih menjadi walikota tidak akan berhenti di tengah jalan untuk maju pada Pilgub Sumbar 2020, tapi akan menjadi walikota sampai 2024.

Cuplikan video sewaktu debat kandidat ini telah banyak beredar di tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi pertanyaan dan kritikan oleh masyarakat.

Menanggapi hal ini, media coba menanyakan kepada Zulhadi anggota DPRD Kota Padang dari fraksi Golkar. Apakah Mahyeldi dianggap melakukan pembohongan publik dengan maju sebagai cagub pada Pilkada yang akan datang?menurutnya, itu tergantung penilaian masyarakat, “Karna tidak ada aturan perundang undangan yang melarang hal tersebut,” sebut Zulhadi.

“Tetapi di dalam kampanye politik apapun boleh dijanjikan, semua tergantung pada penilaian masyarakat. Apakah itu pembohongan publik atau bukan,” pungkasnya.

Terkait hal ini juga, media coba mewancarai beberapa warga tentang pencalonan Mahyeldi jadi cagub. Hendra Poden, salah seorang pedagang di Pasar Raya Padang menyarankan Mahyeldi selesaikan tugasnya jadi wali kota dulu.

“Sebagusnya pak wali (Mahyeldi) selesaikan dulu tugasnya sebagai wali kota, jangan dulu dipikirkan untuk jadi gubernur. Urus kami yang di pasar ini dulu,” celetuknya.

Hal senada juga disampaikan salah seorang warga Purus yang tidak mau disebutkan namanya, meminta kepada Wali Kota Mahyeldi untuk memenuhi janji janji politiknya, “Sebaiknya pak Mahyeldi menjalankan apa yang dia janjikan dulu,” harapnya.

Ketika media mencoba mengkonfirmasi mengenai persoalan ini kepada Muharlion, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang, tidak membantah hal tersebut. “Semuanya tergantung kebijakankan partai, dan apapun yang dikatakan oleh pak Mahyeldi waktu kampanye itu pernyaatan pribadi. Semua akan dikembalikan kepada keputusan partai,” jawab Muharlion.