Padang Pariaman — Kabupaten Padang Pariaman kembali menjadi tujuan kunjungan kerja strategis dari lembaga negara. Hari ini, Jumat (11/7), giliran Komisi VIII DPR RI yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi, H. Ansory Siregar, mengunjungi daerah yang dikenal sebagai pintu gerbangnya Sumatera Barat.
Setibanya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), rombongan disambut langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, didampingi Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Sekda Rudy R. Rilis, dan sejumlah kepala perangkat daerah. Dari pihak Provinsi Sumatera Barat turut hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Syaiful Bahri.
Agenda kunjungan dimulai dengan pelaksanaan Salat Jumat berjamaah di Masjid Agung Syekh Burhanuddin, dilanjutkan dengan ziarah dan doa bersama di makam ulama karismatik tersebut.
Rombongan kemudian dijamu makan siang di Pendopo Rumah Dinas Bupati di Karan Aur, Kota Pariaman, sebelum melanjutkan kegiatan ke Asrama Haji di Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai.
Di Asrama Haji, pertemuan dilangsungkan antara Bupati JKA dan jajaran, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Kabid Penyelenggaraan Haji, dan Kepala UPT Asrama Haji. Agenda utama pertemuan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M.
Dalam sambutannya, Bupati John Kenedy Azis mengungkapkan rasa harunya mengenang masa awal pembangunan embarkasi haji yang sempat terhenti akibat persoalan lahan. Namun kini, katanya, masalah lahan telah selesai, dan pembangunan kembali dilanjutkan.
“Embarkasi ini dirancang dengan sistem multiyears senilai Rp365 miliar. Alhamdulillah, hingga kini telah terealisasi dana sebesar Rp225 miliar. Masih tersisa sekitar Rp140 miliar lagi yang perlu diselesaikan,” ungkap Bupati JKA.
Ia pun memohon dukungan penuh dari Komisi VIII agar pembangunan ini dapat dituntaskan. Jika rampung, embarkasi haji Padang Pariaman akan mampu menampung dua kloter atau sekitar 800 jemaah haji sekali terbang dari Sumatera Barat, Bengkulu, dan Jambi.
Tak hanya itu, Bupati juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain kepada Komisi VIII. Di antaranya:
Permohonan dukungan dana rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB senilai Rp65 miliar untuk 12 titik terdampak bencana; Realisasi janji pembangunan Sekolah Rakyat yang telah dijanjikan dengan pagu anggaran sebesar Rp200 miliar dari Kementerian Sosial, yang juga menjadi mitra Komisi VIII.
“Ke semuanya itu dari lubuk hati yang paling dalam kami mohon dukungan dan untuk terus di kawal bersama sama dengan kawan kawan Komisi VIII DPR RI,” harapnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Ansory Siregar, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pemerintah daerah dan jajaran Kemenag serta masyarakat Padang Pariaman.
“Kunjungan ini merupakan kunjungan kerja spesifik. Kami ingin melihat langsung kondisi dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan ibadah haji. Karena keberhasilan haji sangat ditentukan oleh kesiapan Kementerian Agama,” katanya.
Terkait daftar tunggu haji yang panjang, ia mengungkapkan bahwa Komisi VIII tengah mengupayakan kerja sama dengan negara-negara tetangga yang kuota hajinya belum terpakai agar bisa dialihkan ke Indonesia.
Menanggapi usulan Bupati JKA, ia memastikan akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh aspirasi tersebut dapat terakomodasi melalui kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi VIII.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Edison, dalam laporannya menyebutkan bahwa pelaksanaan ibadah haji di Sumbar berlangsung lancar dan tanpa hambatan berarti. Namun ia menambahkan bahwa untuk menyelesaikan pembangunan embarkasi haji secara keseluruhan masih dibutuhkan dana sekitar Rp150 miliar lagi.
“Insya Allah, jika semua pihak mendukung dan Allah mengizinkan, embarkasi ini akan rampung dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.
Sebagai Informasi Daftar Anggota Komisi VIII yang Hadir Selain H. Ansory Siregar, turut hadir dalam rombongan Komisi VIII DPR RI antara lain: Hj. Ansari, S.Pd.I. Matindas J. Rumambi, S.Sos. Hj. Derta Rohidin H. Aprozi Alam, S.E. Ir. Endro Hermono, F. Alimudin Kolatlena, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr., Hj. Dini Rahmania, S.I.A.N., M.M., Ashari Tambunan, Dr. H.M., Hidayat Nur Wahid, M.A. Syaiful Nuri Drs. H. Zulfikar Achmad.
Komisi VIII DPR RI sendiri membidangi urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana. Mereka juga bermitra dengan BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia. (**)
Discussion about this post