PADANG — “Pelayanan publik bukan sekadar angka di laporan, tapi tentang bagaimana kehadiran Pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat”. Pernyataan penuh makna ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat memberikan penghargaan kepada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan baik di Istana Gubernur, Jumat (11/7/2025).
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengakuan atas kerja keras dan komitmen OPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkup Pemprov Sumbar.
“Penghargaan ini adalah apresiasi dari Gubernur kepada OPD yang tergabung dalam Tim Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat atas dedikasi, kolaborasi, dan kesungguhan mereka dalam memastikan layanan dasar benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, keberhasilan Pemprov Sumbar dalam mencapai 99% indikator SPM selama periode 2022–2024, serta penghargaan nasional seperti Peringkat III Nasional SPM Award 2023 dan Kinerja Terbaik Regional Sumatera pada SPM Award 2025, tidak boleh membuat birokrasi berpuas diri.
“SPM yang tinggi bukan sekadar prestasi, tapi harus menjadi jalan untuk memastikan masyarakat betul-betul merasakan layanan yang adil, merata, dan bermutu. Khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan,” tegas Mahyeldi.
Dalam kesempatan tersebut, 14 OPD yang menerima penghargaan antara lain:
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas BMCKTR, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP, Dinas Kominfotik, Dinas PMD, Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Dinas Dukcapil, serta Biro Pemerintahan dan Otda.
Masing-masing OPD juga memaparkan capaian SPM terbaru dan tantangan yang dihadapi hingga pertengahan 2025.
Dalam arahannya, Gubernur juga menyampaikan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan penerapan SPM:
• Setiap OPD wajib mengintegrasikan target dan indikator SPM secara eksplisit dalam dokumen perencanaan.
• Penetapan target layanan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan semata menyesuaikan ketersediaan anggaran.
• Pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif, seperti CSR, kemitraan swasta, dan sumber sah lainnya, harus lebih didorong.
• Diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah untuk menyelesaikan kendala data, lahan, infrastruktur, hingga sinkronisasi kebijakan antarwilayah.
• Pemprov akan terus meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap kabupaten/kota sebagai bagian dari komitmen bersama.
Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Zakri, dalam pemaparannya menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga momentum untuk refleksi dan konsolidasi lintas-OPD.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh OPD memandang SPM bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai alat perubahan. Tantangan anggaran atau teknis harus dijawab dengan kreativitas dan semangat kolaborasi,” ujar Ahmad Zakri.
Ia juga menyampaikan bahwa ke depan, Pemprov akan memperkuat sistem monitoring dan pelaporan berbasis data, agar setiap progres SPM bisa diukur secara objektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa penerapan SPM adalah tanggung jawab bersama lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan. Bukan sekadar memenuhi kewajiban regulatif, tetapi menjadi instrumen penting dalam menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat.
“Kalau masyarakat merasa terbantu dan dilayani dengan baik, itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,”pungkasnya. (adpsb/bud)
Discussion about this post