PESISIR BARAT — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Kabupaten Pesisir Barat (21 April 2013 – 21 April 2025).
Kegiatan yang digelar di ruang rapat utama DPRD itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD setempat, M. Emir Lil Ardi, SH dengan didampingi Wakil Ketua II, M.Amin Basri, dihadiri langsung oleh Bupati Dedi Irawan dan Wakil Bupati Irawan Topani, S.H., M.Kn.beserta sejumlah Pejabat penting, Senin 21-4-2025.
Tampak hadir Gubernur Lampung yang dalam kesempatan itu diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Ganjar Jationo, jajaran Forkopimda, para kepala OPD, camat, perwakilan tokoh pemekaran, hingga tamu undangan dari kabupaten tetangga.
Dalam rapat Paripurna siang tadi, juga dibacakan sejarah perjuangan pemekaran Pesibar dari Kabupaten induk yakni Lampung Barat (Lambar).
Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan ucapan selamat merayakan hari jadinya yang ke-12 Kabupaten yang berjuluk negeri para sai Batin dan ‘ Ulama kepada seluruh masyarakat Pesibar. Ia menegaskan bahwa peringatan kali ini mengangkat tema “Pesibar Semangat” yang sarat makna: sejahtera, maju, madani, religius, dan wisata terdepan. “Tema ini bukan hanya slogan, tetapi menjadi kompas arah pembangunan daerah,” tegas Bupati Dedi.
Ia memaparkan bahwa kata “sejahtera” berarti pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. “Maju” mencakup perkembangan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan ekonomi. “Madani” merefleksikan nilai demokrasi dan kebersamaan. “Religius” menunjukkan akar moral masyarakat, sementara “wisata terdepan” menandai optimisme Pesibar sebagai destinasi unggulan.
Lebih jauh dalam paparannya, Dedi menyebut Pesibar berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,61 persen di tahun 2024, melesat dari kondisi krisis saat pandemi COVID-19 tahun 2020 yang mencatat kontraksi -1,18 persen. Meski sedikit melambat dibanding tahun 2023 yang mencapai 3,42 persen, capaian itu dinilai progresif.
Pencapaian besar lainnya adalah keberhasilan Pesibar keluar dari zona kabupaten tertinggal. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 490 Tahun 2024, Pesibar resmi tidak lagi masuk dalam kategori tersebut.
“Ini hasil kerja keras bersama: pemerintah, DPRD, Forkopimda, hingga masyarakat. Ini bukti sinergi bisa membawa perubahan,” ujar Dedi.
Lebih lanjut, Dedi juga membeberkan sejumlah keberhasilan dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Salah satunya, Pemkab Pesibar meraih nilai B dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama lima tahun berturut-turut (2019–2023). Penilaian untuk tahun 2024 saat ini masih dalam proses. Ini pengakuan bahwa kinerja pemerintah makin transparan dan akuntabel. Tapi ini juga jadi pemacu untuk terus berbenah,” ucapnya.
Memasuki usia ke-12, Dedi menyebut Pesibar tengah menuju kematangan sebagai daerah otonom. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan kian kompleks. Karena itu, ia menyerukan pentingnya memperkuat gotong royong, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi sebagai kunci menghadapi perubahan zaman.
“Kita harus terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong partisipasi dalam pembangunan, dan mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan,” kata Dedi. (TAUFIK)
Discussion about this post