Bukittinggi — Kembali menjadi pucuk pimpinan Kota Bukittinggi setelah ditinggalkan sekitar empat tahun, Walikota HM. Ramlan Nurmatias, SH mengungkapkan ia tidak ingin masuk dalam sistim pemerintahan yang salah.
Ini ditegaskan Ramlan di hadapan pimpinan OPD dan para wartawan pada buka bersama di Balairung rumah dinas Belakangbalok, Jumat (28/3) yang juga ikut dihadiri Wakil Walikota Ibnu Azis.
Sebagai orang juga pernah menjadi nomor satu di Kota Wisata ini pada periode lalu, Ramlan kendati tidak merinci bentuk pemerintahan yang salah, namun ditegaskan tidak ingin masuk ke dalam situasi tersebut.
“Saya dan Wakil Walikota tidak ingin masuk dalam sistim pemerintahan yang salah. Karena itu perlu dilakukan analisa dan kajian mendalam di mana kesalahan dan bagaimana berada kondisi ‘on the track’,” tegasnya.
Misalnya terhadap Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD), menurut wako, dibentuk tim kajian terdiri dari lima orang sesuai unsur dan kompetensinya, sehingga diharapkan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang ada.
Sisi lain yang juga memerlukan perbaikan dan ketegasan, walau berkaitan dengan sejumlah orang, disebutkan Ramlan terhadap jumlah tenaga kontrak atau honorer yang memberatkan keuangan daerah.
“Sebagaimana yang juga harus dan telah dilakukan oleh sejumlah kepala daerah, adalah dengan ‘merumahkan’ tenaga kontrak/honorer yang dinilai melebihi jumlah kebutuhan dan kemampuan keuangan. Walau menyangkut nasib sejumlah orang, tapi apa boleh buat,” tegas Ramlan.
Buka bersama yang berlangsung kali ini dirasakan oleh sejumlah wartawan berbeda dibandingkan dengan kegiatan yang sama sebelumnya, karena dilakukan bersama pimpinan OPD. (PON)
Discussion about this post