Padang — Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar), Vasko Ruseimy, mengungkapkan komitmennya untuk menjadikan provinsi tersebut sebagai lumbung pangan nasional sekaligus pelopor penerapan ekonomi hijau.
Program ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemprov Sumbar dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian dan pelestarian lingkungan.
“Kami melihat potensi besar Sumbar untuk berkontribusi signifikan pada ketahanan pangan nasional sambil mempertahankan prinsip pembangunan berkelanjutan,” ujar Vasko, Selasa (25/3/2024).
Dalam paparannya, Wagub Sumbar mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi tantangan sektor pertanian di provinsi tersebut.
Di antaranya adalah fenomena berkurangnya lahan pertanian produktif, sistem irigasi yang belum memadai, serta keterbatasan akses petani terhadap teknologi mutakhir dan pembiayaan usaha tani.
Perubahan iklim juga disoroti sebagai faktor signifikan yang menyebabkan hasil pertanian menjadi tidak stabil akibat meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem dan bencana alam.
Sementara dalam penerapan ekonomi hijau, Vasko menekankan masih minimnya regulasi pendukung dan terbatasnya investasi di sektor energi terbarukan.
“Kesadaran masyarakat tentang pentingnya memadukan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan juga masih perlu ditingkatkan,” katanya.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Vasko Ruseimy mengaku telah menyusun serangkaian strategi komprehensif yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat.
“Di sektor pertanian, langkah konkret yang akan diambil adalah pengalokasian 10 persen dari total APBD Sumbar untuk pengembangan sektor pertanian,” katanya.
Dana tersebut nantinya, kata Vasko, akan difokuskan pada upaya peningkatan produksi, pengembangan industri hilir pertanian, serta penyediaan asuransi usaha tani sebagai jaring pengaman bagi para petani.
“Kami juga akan mendorong penerapan sistem pertanian berwawasan lingkungan yang terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan. Pengembangan sistem irigasi berkelanjutan menjadi prioritas untuk mendukung terciptanya ketahanan pangan,” katanya.
Dalam mendorong ekonomi hijau, Pemprov Sumbar berencana untuk meningkatkan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti tenaga surya, air, dan panas bumi.
“Langkah ini diyakini mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.
Konsep ekonomi sirkular juga akan diterapkan secara lebih luas dengan mengubah limbah menjadi sumber daya bernilai ekonomi melalui program daur ulang dan inovasi pengolahan sampah.
Program perhutanan sosial akan diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem.
“Melalui berbagai inisiatif tersebut, kami bertekad menjadikan Sumbar sebagai lumbung pangan nasional dengan mendorong peningkatan produksi beras, jagung, dan berbagai komoditas unggulan lainnya,” katanya.
Untuk menambah nilai ekonomi hasil pertanian, Pemprov Sumbar juga akan fokus pada pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.
“Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk-produk lokal Sumatera Barat di pasar nasional maupun internasional,” katanya.
Implementasi visi misi tersebut, katanya, sejalan dengan program pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung upaya global dalam memitigasi dampak perubahan iklim melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang berkelanjutan.
“Diharapkan dengan implementasi program-program strategis tersebut, Sumbar mampu menjadi provinsi percontohan dalam memadukan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan di Indonesia,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post