Pariaman — Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pariaman Mursalim ikuti Zoom Meeting Penyelesaian Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024.
Zoom ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh.
“Pemerintah telah menetapkan jadwal percepatan pengangkatan CASN sebagai bagian dari komitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN. Berdasarkan kebijakan yang diumumkan, pengangkatan CPNS akan diselesaikan paling lambat pada Juni 2025. Sementara itu, proses pengangkatan PPPK dijadwalkan selesai paling lambat pada Oktober 2025,” ujar Mursalim.
Lebih lanjut Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Provinsi Sumatera Barat (Kabiro Adpim Provinsi Sumbar) ini juga menerangkan bahwa Pemerintah Kota Pariaman akan patuh dengan keputusan tersebut, dan menindaklanjutinya dengan unsur terkait.
“Kita akan merumuskan untuk Pengangkatan PPPK ini sebelum Oktober 2025 sudah kita lakukan penyerahan SK baru, karena sesuai kesepakatan Kemendagri, KemenPAN RB dan BKN, bahwa di SK PPPK berbatas waktu, tidak boleh BUP (Batas Usia Pensiun), dan daerah yang sudah mengeluarkan SK terhitung BUP, secara tidak langsung dianulir dan mesti mengikuti edarang terbaru,” tukasnya.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengungkapkan mengapa pengangkatan CASN dan PPPK ditunda, karena sebelumnya ada 213 instansi pemerintah mengajukan permohonan penundaan pengangkatan CASN 2024 dengan berbagai alasan dan kebutuhan.
“Sehingga kita mengeluarkan kebijakan ini diambil agar pengangkatan CASN dan PPPK lebih terstruktur dan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal,” ungkapnya.
Sementara itu Mendagri Tito Karnavian menuturkan bahwa untuk PPPK sudah tidak dibuka lagi sejak Tahun 2025, dan larangan bagi seluruh Kementerian, Instansi, pemerintah Daerah untuk mengangkat pegawai Non ASN di Tahun 2025 ini.
“Hal ini berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, untuk Tahun 2025 ini, seluruh Kementerian, Instansi, dan Pemerintah Daerah, mulai dari Provinsi sampai Kabupaten/Kota, sudah tidak diperbolehkan lagi mengangkat tenaga Non ASN,” tutupnya. (J)
Discussion about this post