Padang Pariaman — Anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan fisik di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terdampak mencapai Rp88 miliar pasca keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
“Dalam (Inpres) itu diberikan penegasan-penegasan terhadap beberapa sub pembiayaan yang ada di pemerintah, yang kita dituntut untuk melakukan efisiensi,” kata Sekretaris Daerah Padang Pariaman Rudi Repenaldi Rilis di Parik Malintang, Rabu (12/2/2025).
Ia mengatakan efisiensi tersebut dilakukan terhadap kegiatan seremonial, studi banding, dan kegiatan lainnya yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.
Namun Inpres itu dipertegas dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang di dalamnya disebutkan ada beberapa subsektor penerimaan daerah yang terpangkas.
Ia menyebutkan adapun yang terdampak akibat pemangkasan tersebut yaitu diantaranya di bidang pembangunan fisik mencapai Rp88 miliar yang terdiri dari dana alokasi umum di bidang pekerjaan umum Rp54 miliar lebih dan total dana alokasi khusus fisik Rp34 miliar.
“Ini tentu menjadi tantangan kita dalam melaksanakan pembangunan di daerah khususnya pelayanan publik dalam sektor infrastruktur,” katanya.
pihaknya akan melaksanakan keputusan yang bersifat nasional tersebut melalui pergeseran anggaran dengan mengubah lampiran APBD Padang Pariaman 2025.
“Kami akan melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap ini. Namun meniadakan kegiatan pembangunan fisik akan beresiko besar,” ujarnya.
Rudy mengatakan untuk melakukan penyesuaian anggaran tersebut pihaknya menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan.
“Tentu kami juga akan menunggu arahan bupati terpilih, karena ini adalah penyesuaian yang mengacu pada program unggulan bupati terpilih,” kata dia.
Ia menyebutkan pada APBD 2025 awal atau sebelum diterapkan efisiensi anggaran belanja daerah mencapai Rp1,5 Triliun. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah opsi guna menindaklanjuti kebijakan efisiensi. (*)
Discussion about this post