Pariaman — Polemik pemotongan dana transfer untuk daerah yang saat ini diberlakukan dengan dalih efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, telah menjadi kekhawatiran bagi daerah yang bergantung pada keadaan fiskal APBN.
Akibatnya realisasi belanja daerah yang seharusnya dapat memacu pembangunan dan pemerataan ekonomi masyarakat, ditakutkan bakal berjalan stagnan. Terlebih lagi bagi daerah berkembang dan dalam keadaan transisi pasca Pilkada.
Menyikapi hal tersebut, mantan Walikota Pariaman periode 2008/2013 dan 2013/2018, Mukhlis Rahman berpendapat, dengan kondisi efisiensi anggaran yang tengah diberlakukan pemerintah pusat, akan berdampak langsung kepada daerah karena pemotongan dana transfer, tak terkecuali Kota Pariaman.
Dengan demikian, pengaruh besar terhadap keberlanjutan pembangunan akan dirasakan pemerintah daerah, yang baru saja bertransisi usai helatan pemilihan kepala daerah.
“Pastinya akan ada efek domino yang akan terjadi dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pusat ini. Berkurangnya dana transfer untuk daerah, salah satu yang paling terimbas adalah keberlanjutan pembangunan fisik,” sebut Mukhlis, Jumat (21/2/25).
Lebih jauh Mukhlis mengurai, Pemerintah Daerah Kota Pariaman harus melakukan penyesuaian kebijakan dan solusi untuk memecahkan permasalahan yang dinilai sangat krusial bagi daerah dan masyarakat.
Di luar itu, Mukhlis juga memandang penting untuk mengajak dan melibatkan peran masyarakat agar berpartisipasi dalam meningkatkan swadaya.
“Agar tidak terjadi bias di tengah masyarakat, atau penyesatan isu terhadap pemerintah daerah, ada baiknya kita harus meningkatkan swadaya masyarakat sembari menerangkan kondisi riil keuangan fiskal negara saat ini. Agar rencana kerja pemerintah daerah dapat berjalan, dan kepala daerah yang baru dilantik ini mampu berkerja maksimal dengan kondisi keuangan yang sangat terbatas,” tuturnya.
Solusi meningkatkan swadaya masyarakat tersebut tentu saja merupakan salah satu kebijakan yang populis, selain mencari peluang lain dengan menggenjot kolaborasi antar lembaga, baik di tingkat kementrian ataupun DPR RI termasuk provinsi.
“Ini yang kita harapkan kepada walikota dan wakil walikota. Bagaimana membuat prioritas-prioritas yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Tentu harapannya di antaranya adalah membangun hubungan sinergis ke atas dan ke bawah, menggaet kegiatan yang berasal dari kementerian pusat, DPR RI dan provinsi, serta meningkatkan swadaya masyarakat,” urainya.
Karena menurut Mukhlis, kondisi pembangunan Kota Pariaman yang banyak menyisakan bengkalai membutuhkan penyelesaian. “Saya melihat Yota Balad dan Mulyadi itu punya chanel dan emosional yang dekat dengan tokoh-tokoh nasional dan Sumbar. Dan itu barangkali bisa diajak berkolaborasi untuk membangun daerah,” papar Ketua Yayasan Pendidikan Al-Mughni ini mengakhiri. (IDM)
Discussion about this post