Kota Solok – Untuk memudahkan anggota dewan dalam mengusulkan tiap-tiap pokok pikiran melalui aplikasi E-Pokir dan agar setiap usulan tersebut lebih terkawal dan sesuai sasaran yang diinginkan, DPRD Kota Solok bersama Pemerintah Kota Solok melaksanakan sosialisasi aplikasi E-Pokir yang digelar pada Senin (13/1), di ruang rapat besar Sekretariat DPRD Kota Solok.
Sosialisasi E-Pokir perubahan tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2026 bersama Bappeda tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Amrinof Dias Dt Ula Gadang, SH serta dihadiri oleh anggota DPRD diantaranya, Romi Indra Utama, ST, Ardi Alhakim, Ade Merta, S.Pd, Deni Nofri Pudung dan Yusmanita, SH serta diikuti juga oleh seluruh tenaga ahli fraksi.
Wakil Ketua DPRD, Amrinof Dias Dt Ula Gadang menyebutkan bahwa, “Pokir merupakan usulan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD serta penjaringan pada saat reses atau pun masyarakat menyampaikan secara langsung, yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, pasal 178 yang mengatur tentang penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD.
Kami memberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota DPRD dan para tenaga ahli fraksi untuk bertanya atau menanyakan tentang hal-hal yang menyangkut E-Pokir salah satunya terkait tata cara pengimputan, persyaratan pengimputan, jadwal pengimputan ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan E-Pokir.
“Melalui sosialisasi E-Pokir ini diharapkan tenaga ahli dari masing-masing fraksi mampu mengoperasikan dan melakukan pengimputan secara mudah dengan menggunakan username, dan password yang sudah di berikan pada masing-masing anggota DPRD,” harap Amrinof.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar, SH, M. Si yang diwakili Kepala Bappeda, Desmon menyebutkan bahwa, “dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.”
Pokir DPRD wajib diinputkan kedalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), bertujuan untuk menselaraskan usulan Pokir dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan Kota Solok. Adapun tahapan penyampaian Pokir dimulai dari input Pokir oleh masing-masing anggota Dewan yang dilanjutkan dengan verifikasi oleh Sekretariat DPRD. Selanjutnya usulan tersebut di validasi oleh Bappeda diteruskan validasi oleh OPD dan diakhiri validasi oleh TAPD hingga usulan tersebut masuk ke dalam Rencana Kerja OPD pengampu Pokir DPRD.
Sementara itu E-Pokir akan memudahkan anggota DPRD saat menjalankan tugas dan kewenangannya. Khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat saat menggelar reses. Layanan yang mudah, cepat, efektif dan efisien serta transparan. “Untuk mempermudah dalam proses fasilitasi penyerapan dan menghimpun aspirasi masyarakat maka dibuatlah aplikasi E-Pokir,” ujarnya. (Cha)
Discussion about this post