Padang – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan jumpa pers pada Kamis (19/12/2024) di Padang untuk mengumumkan keberhasilan Pemprov Sumbar meraih penghargaan sebagai Provinsi Informatif dari Komisi Informasi (KI) Pusat. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas komitmen Pemprov Sumbar dalam mewujudkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui keterbukaan informasi.
Dalam jumpa pers yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan institusi terkait, Kepala Diskominfotik Sumbar, Siti Aisyah, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang telah mendukung pencapaian ini.
“Penghargaan ini adalah bukti nyata komitmen Gubernur Sumbar beserta seluruh perangkat daerah untuk menjaga dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Kami percaya bahwa keterbukaan informasi adalah hak dasar masyarakat dan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik,” ujar Siti Aisyah.
Siti Aisyah menjelaskan bahwa indikator penilaian untuk predikat Provinsi Informatif mencakup berbagai aspek, mulai dari pemenuhan permintaan informasi hingga penyediaan layanan publik yang akurat, transparan, dan akuntabel. Pemprov Sumbar juga memberikan perhatian khusus pada inovasi teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi.
“Pemprov Sumbar terus mengembangkan aplikasi dan fitur digital yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Bahkan, kami telah melengkapi situs web resmi dengan fitur yang ramah bagi penyandang disabilitas,” tambahnya.
Diskominfotik Sumbar juga menegaskan komitmen untuk terus berinovasi dalam menyediakan platform layanan yang memudahkan masyarakat. Hal ini mencakup pengembangan sistem informasi terpadu yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Jumpa pers ini juga dihadiri oleh perwakilan Bappeda Sumbar, Balitbang Sumbar, Biro Organisasi, serta sejumlah rumah sakit besar di Sumatera Barat, termasuk RS Achmad Mochtar Bukittinggi, RSJ HB Sa’nin, dan RSUD M. Natsir.
Pada kesempatan itu, Direktur RS Achmad Mochtar Bukittinggi, Busril, menjelaskan upaya pihaknya dalam mendukung keterbukaan informasi melalui peningkatan layanan publik berbasis digital. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dalam pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan yang mereka butuhkan,” katanya.
Menurut Siti Aisyah, predikat Provinsi Informatif ini tidak hanya menjadi pencapaian, tetapi juga tanggung jawab untuk terus menjaga dan meningkatkan standar keterbukaan informasi di Sumatera Barat.
“Kami akan terus mendorong semua OPD untuk proaktif dalam menyediakan data informasi publik. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses,” tutupnya. Ns
Discussion about this post