PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyadari cukup banyak tantangan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sumbar. Oleh karena itu, peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sangat penting untuk mengevaluasi program yang telah berjalan, serta menentukan langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh demi memacu perekonomian di masa yang akan datang.
Hal itu disampaikan Mahyeldi yang juga menjabat Ketua Tim Pengarah TPAKD Provinsi Sumbar, dalam Rapat Pleno TPAKD Provinsi Sumatera Barat Semester II Tahun 2024, Selasa (17/12/2024) di Pangeran Beach Hotel Padang. Ia menegaskan, evaluasi atas program TPAKD sebelumnya sangat penting dalam menentukan langkah ke depan.
“Peran TPAKD dalam roda perekonomian kita sangat penting. Untuk kita ketahui, saat ini sektor pertanian masih menjadi roda penggerak utama, tapi di samping itu kita punya kekuatan dan daya tahan di sektor UMKM, di mana 89 persen dari seluruh unit usaha di Sumbar merupakan UMKM. Sehingga, fokus pada UMKM tentu sangat diperlukan,” ujar Mahyeldi.
Selain itu, Mahyeldi juga menyoroti pertumbuhan usaha syariah di Sumbar yang sangat menjanjikan. Ia pun mengajak TPAKD melihat peluang besar pondok pesantren (Ponpes) sebagai salah satu cikal pusat pengembangan unit usaha syariah. Sebab, di Sumbar terdapat 350 unit lebih Ponpes yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga pendidikan pilihan.
“Kita bisa menyokong untuk menghidupkan koperasi di pondok pesantren. Hal ini sejalan dengan masalah yang kita hadapi saat ini, bahwa dari 4.000 lebih unit koperasi di Sumbar, sebagian besar itu tidak beroperasi maksimal karena kendala permodalan,” ujar Mahyeldi lagi.
Namun di samping peluang, Mahyeldi menyadari begitu besarnya tantangan yang dihadapi dalam upaya memacu perekonomian Sumbar. Termasuk di antaranya fenomena pinjaman online (pinjol) yang kerap kali menjerat masyarakat yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM.
“Ini yang perlu kita sikapi. Banyak yang terlilit pinjol. Ada juga yang terlilit utang dari lembaga keuangan resmi, dan tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar utang tersebut. Solusi atas masalah-masalah seperti ini harus segera kita dapatkan dan terapkan untuk membantu masyarakat yang terjerat utang,” ujarnya lagi.
Sementara itu dalam laporan pelaksanaan rapat pleno tersebut, Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra, yang juga merupakan Anggota Tim Pengarah TPAKD Sumbar menyebutkan, Program TPAKD Sumbar terus diupayakan sejalan dengan program unggulan Pemprov Sumbar. Begitu pun hendaknya dilakukan hingga ke pemerintahan tingkat kabupaten/kota.
“Oleh karena itu, koordinasi sangat penting dalam TPAKD. Kita tahu, potensi yang ada di Sumbar sangat besar, dan butuh komitmen bersama untuk memaksimalkan potensi tersebut. Seperti tahun 2024, kita fokus ke sektor pertanian, nanti ini akan kita evaluasi untuk melihat apakah fokus ke depan perlu kita geser ke sektor lain atau tetap di sektor ini,” ujar Roni Nazra.
Turut hadir dalam Rapat Pleno TPAKD Sumbar Semester II 2024 tersebut, Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra; Kabiro Perekonomian Sumbar, Kuartini Deti Putri; Kepala DJPb Sumbar, Syukriah HG; Kepala BPS Sumbar, Sugeng Arianto, Kepala Tim Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP BI Sumbar, Dini Nur Setiawati; jajaran Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, hingga Pimpinan Perguruan Tinggi. (adpsb/isq)
Discussion about this post