JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Terbaru, penghargaan itu diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Tempo Media Group.
Pemprov Sumbar terpilih sebagai Pemerintah Provinsi berkinerja terbaik dalam bidang pelayanan publik untuk kategori pemerintahan daerah fiskal sedang.
Penghargaan itu diterima langsung Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam acara malam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024 yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan Tempo Media Group di JW Marriot Hotel (Dua Mutiara Ballroom), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis malam, (12/12/2024).
“Alhamdulillah, kita kembali mendapatkan prestasi ditingkat nasional. Capaian ini bisa kita raih berkat usaha, kerja keras dan dukungan seluruh pihak, mulai dari OPD, DPRD, Forkopimda dan tentunya seluruh masyarakat Sumatera Barat. Kepada semuanya kami ucapkan terima kasih,” ungkap Gubernur Mahyeldi usai menerima pemghargaan.
Kemudian Mahyeldi juga menegaskan, pihaknya akan terus berkomitmen meningkatkan kinerja untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Sumbar. Ia optimis dengan dukungan seluruh masyarakat, Sumbar akan menjadi yang terbaik dalam banyak hal.
“Kita akan terus berupaya menjadikan Sumbar yang terbaik dalam banyak hal. Dengan dukungan seluruh masyarakat, saya yakin kita bisa mewujudkannya,” tegas Mahyeldi.
Sebelumnya dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian menegaskan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah ini ilmiah dan objektif. Selain menggunakan indikator terukur, data yang digunakan juga bersumber dari kementerian dan lembaga negara yang validitasnya jelas dan resmi.
“Ini bukan penilaian kaleng-kaleng tapi ilmiah, selain Kemendagri dan Tempo ini juga melibatkan Brin dan Ombudsman RI. Hasilnya pun tidak jauh berbeda dari pengamatan langsung saya di lapangan, memang mereka terbaik,” tegas Mendagri, Tito Karnavian.
Direktur Data Science Tempo Media Group, Philipus Parera menerangkan total Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaan berjumlah sebanyak 56 daerah.
Sementara, daerah yang masuk nominasi penerima penghargaan berjumlah 73 daerah. Dengan rincian 27 Pemerintahan Kota dan 28 Pemerintahan Kabupaten, serta 18 Pemerintahan Provinsi.
“Setelah perengkingan, ada 17 daerah yang gagal,” ungkapnya
Sedangkan untuk pengelompokan penilaian, sambung Philipus Parera, dibagi berdasarkan kondisi fiskal daerah, yakni kondisi fiskal tinggi, sedang dan rendah. Tujuannya, agar lebih adil dalam penilaian sebab kondisi fiskal masing-masing daerah berbeda-beda.
“Untuk bidang penilaian, dewan juri membaginya kedalam tiga kelompok yakni pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Lama proses penilaian tiga bulan dengan menggunakan data Kemendagri, Bappenas, dan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat,”pungkas Direktur Data Science Tempo Media Group, Philipus Parera. (adpsb/bud)
Discussion about this post