Pemko Padang Waspadai Kelangkaan Bahan Kebutuhan Pokok

Padang – Pemerintah Kota Padang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Padang Andree Algamar didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (15/5/2024).

Andree Algamar menyampaikan, rapat ini bertujuan untuk mewaspadai dampak musibah bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Barat terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Padang.

“Bencana alam yang terjadi pekan lalu telah menyebabkan kerusakan jalan di lembah Anai dan tanah longsor di Sitinjau Laut. Jalan ini akses masuknya bahan kebutuhan pokok ke Kota Padang. Kita bergerak cepat jangan sampai nanti ada gangguan pasokan nantinya. Kita mengadakan rapat untuk mengetahui situasi terkini agar kita bisa melakukan langkah-langkah mitigasi,” ucap Andree.

Andree membeberkan, berdasarkan hasil rapat ini bahwa kondisi ketersedian bahan kebutuhan pokok seperti beras, cabe, telur, bawang, daging, gula, minyak goreng, dan bahan kebutuhan pokok lainya di Kota Padang masih dalam keadaan aman dan terkendali. Demikian juga dengan harga kebutuhan pokok tersebut juga masih relatif stabil.

“Dari musibah ini beberapa komoditi memang mengalami kenaikan harga seperti cabe rawit merah, telur ayam, sayuran sawi dan wortel. Untuk itu kami minta kepada dinas terkait agar melakukan mitigasi untuk mengatasi hal ini. Jangan sampai kita kecolongan dan menyebabkan terjadi kelangkaan dan inflasi,” pungkas Andree Algamar.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi menuturkan, saat ini Kota Padang memiliki ketersediaan beras sebanyak 2.200 ton, bawang merah 61 ton, bawang putih 41 ton, cabe besar 69 ton, cabe rawit 64 ton, daging sapi 53 ton, daging ayam 257 ton, gula pasir 207 ton, dan minyak goreng 240 ton.

Rapat ini turut dihadiri oleh Perwakilan Bank Indonesia, Bulog, Kepala Dinas Pangan dan Biro Perekonomian Sumbar, Badan Pusat Statistik (BPS) Padang, Inspektur, dan pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang. (Charlie)