DPRD Kota Pariaman Adakan Rapat Gabungan Respon Keluhan Sejumlah OPD, Tolak Pj Walikota?

Pariaman — DPRD Kota Pariaman menggelar rapat gabungan bersama dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman, Jumat (19/4).

Agenda yang sudah dijadwalkan oleh DPRD Kota Pariaman ini, menengarai sejumlah persoalan di internal pemerintahan, antara Pj Walikota dengan sebagian besar OPD.

Dari keterangan yang dihimpun media, sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman menolak kehadiran Pj Walikota Roberia. Persoalan ini kian meruncing menjelang evaluasi kinerja Pj Walikota di triwulan ke dua dari Kemendagri.

Dari hal itulah, DPRD memberikan respon terkait prahara yang terjadi di internal pemko selama ini, yang menyebabkan tidak optimalnya perjalanan birokrasi di daerah.

Ihwal itu juga dikemukakan Ketua Komisi I DPRD Kota Pariaman, Ibnu Hajar. Menurut Ibnu, agenda rapat gabungan melibatkan seluruh komisi dan fraksi di DPRD serta mengundang seluruh OPD di daerah.

Ketua DPC PAN Kota Pariaman menjelaskan, agenda yang digelar Jumat (19/4) ini merupakan respon dari DPRD atas tembusan surat yang ditujukan ke Kemendagri dari OPD, terkait berbagai macam persoalan di internal pemko.

“Rapat yang digelar sekarang tentu sudah dijadwalkan. Ini terjadi karena adanya laporan dari OPD ke Kemendagri yang salah satu tembusannya ditujukan ke DPRD Kota Pariaman. Ini menyangkut situasi yang tergambar dari surat tersebut,” tukuk Ibnu.

Rapat gabungan yang masih berlangsung di DPRD Kota Pariaman berjalan alot. Hingga berita ini ditayangkan pukul 17.30 Wib, rapat masih berlangsung setelah sekali istirahat.

Alotnya rapat tersebut diduga menyangkut konfirmasi yang dilakukan DPRD ke setiap OPD, tentang situasi yang digambarkan pada surat tersebut.

“Kami akan melakukan konfirmasi, mengecek kebenaran surat itu, dan OPD mana saja yang ikut tandatangan tentu juga dikonfirmasi kebenarannya. Intinya isi surat itu adalah bentuk keluhan dan penolakan dari OPD terhadap kinerja Pj Walikota yang ditandatangani sebagian besar OPD,” terang Ibnu.

Lebih jauh kata Ibnu, rapat yang digelar DPRD sekarang tidak berkaitan dengan evaluasi triwulan ke dua dari Kemendagri yang tinggal menghitung hari. (Idm)