Rakor Bersama Stakeholder dan Peserta Pemilu, Bawaslu Pariaman Tegaskan Sanksi Pidana Pemilu

Pariaman — Kordiv Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Bawaslu Pariaman, Elmahmudi mengaku, pada pertengahan Desember 2023, Bawaslu sudah melakukan identifikasi terhadap pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) dan bahan kampanye.

Hal tersebut diutarakan Elmahmudi ketika membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Bersama Peserta Pemilu dan Stakeholder Se-Kota Pariaman, di RM Joyo Makmur, Sabtu (3/02/2024).

Elmahmudi menuturkan, atmosfer partai politik peserta pemilu di Kota Pariaman dalam menjalankan agenda-agenda kampanye sudah mulai naik, demikian menurutnya ghirah pesta demokrasi sekali lima tahunan ini tengah dirasakan masyarakat. Semua itu terlihat ramainya atribut kampanye yang berseliweran hampir di setiap sudut kota.

Namun ia menyayangkan ada saja langkah partai politik yang kurang mengindahkan estetika ketika memasang alat peraga kampanye, yang ramai memenuhi fasilitas umum, terlebih median jalan.

“Dengan demikian kita lakukanlah penertiban berdasarkan, sebelumnya Telah kita lakukan penanganan pemasangan alat peraga kampanye ditempat yang dilarang,” ucap Elmahmudi.

Dia menambahkan, di dalam sistim pemilu ada batasan dan larangan yang tidak ditentukan sanksinya. “Jadi larangan itu ada tiga kategori, larangan itu dilanggar kategori yang pertama tidak ada disanksi. Sanksi yang kedua dia dilarang, tapi sanksinya hanya administratif dan yang ketiga dilarang sanksinya pidana,” pungkas Elmahmudi.

Katanya lagi, memasuki masa tenang Bawaslu nanti akan membentuk tim patroli. Tim patroli ini nanti teridiri dari berbagai unsur yang disebar ke-4 Kecamatan.

“Dan mengaktifkan seluruh jajaran penyelenggara dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kota. Dan mengaktifan pengawas TPS yang sudah dilantik,” pungkas Elmahmudi.

Lebih lanjut dia menambahkan, patroli ini dilakukan terutama untuk mengontrol tiga aktifitas, satu patroli dengan tujuan memantau aktifitas peserta pemilu guna memastikan peserta pemilu yang melakukan kampanye secara diam-diam.

“Kedua memantau adalah praktek dari relawan ataupun simpatisan yang melakukan politik uang secara door to door. Dan ketiga memastikan distribusi logistik itu lancar dan aman,” tutur Elmahmudi. (idm)