Kegiatan Roadshow Bus KPK di Sumbar Berakhir, Partisipasi Masyarakat Menuai Pujian

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melepas keberangkatan tim Roadshow Bus KPK untuk melanjutkan program edukasi anti korupsi ke Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arif memuji semangat anti korupsi masyarakat Sumbar. Sebab, berdasarkan data KPK, Sumbar termasuk daerah yang tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakatnya tertinggi selama gelaran sosialisasi tahun 2023 ini.

“Selama sebelas hari di Sumbar, KPK sudah melaksanakan sejumlah kegiatan edukasi anti korupsi bagi pemerintah, lembaga,
dan organisasi serta masyarakat. Berdasarkan data KPK, kita di Sumbar termasuk daerah yang tingkat partisipasinya tertinggi selama gelaran kegiatan Roadshow Bus KPK tahun ini. Semoga capaian tersebut berbanding lurus dengan implementasi semangat anti korupsi di Sumbar,” ucap Gubernur Mahyeldi.

Hal tersebut dikatakan, Gubernur Mahyeldi saat melepas keberangkatan Tim Roadshow Bus KPK menuju Provinsi Sumatera Utara di Halaman Kantor Gubernur, Minggu (15/10/2023).

Partisipasi yang tinggi itu, sambung Gubernur, tidak akan berdampak positif jika tidak segera diikuti dengan implementasi perilaku anti korupsi nyata dari seluruh pihak di Sumbar. Baik pada lingkungan formal maupun informal.

“Kita berharap dengan semangat anti korupsi tersebut, ke depan program pembangunan di Sumbar akan semakin terarah dan senantiasa terbebas dari perilaku korupsi, InsyaAllah,” harap Mahyeldi.

Dalam kesempatan itu Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KPK. Bahkan, ia berencana untuk mereplikasi kegiatan serupa sebagai tindaklanjut dari program Roadshow Bus KPK, tujuannya agar semangat anti korupsi semakin berkobar di Sumbar.

“Kita akan coba adopsi program KPK ini untuk diterapkan di Sumbar,” kata Mahyeldi.

Dikatakannya untuk sarana prasarana pendukung, Pemprov Sumbar telah memiliki bus, SDM dari relawan penyuluh anti korupsi pun juga telah ada. Hal lain yang perlu disiapkan hanyalah materi kontennya. Mahyeldi meyakini, dalam waktu dekat program sosialisasi tersebut akan bisa segera dijalankan.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arif mengatakan berdasarkan data panitia lapangan, selama KPK berkegiatan di Sumbar, sebanyak 14 ribu masyarakat Sumbar telah mengikuti paparan sosialisasi anti korupsi dan sebanyak 6 ribu konten tentang semangat anti korupsi telah berhasil diproduksi dan disebar masyarakat pada berbagai paltform digital pribadi mereka.

Dengan catatan tersebut, Sumbar termasuk salah satu daerah yang tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakatnya tertinggi sepanjang gelaran sosialisasi semangat anti korupsi KPK pada tahun ini.

“Ini adalah capaian yang luar biasa. Bahkan, sementara ini Sumbar tercatat sebagai daerah dengan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi dalam kegiatan sosialisasi anti korupsi KPK tahun ini. Semangat masyarakat Sumbar ini patut kita apresiasi bersama,” pungkas Amir Arif.

Lebih lanjut ia menerangkan, program sosialisasi KPK terkait edukasi bahaya korupsi, sebetulnya telah berjalan selama satu dekade terakhir, biasanya kegiatan tersebut hanya dipusatkan pada salah satu kota di Indonesia. Tapi sejak 2 tahun terakhir, konsepnya mengalami sedikit perubahan menjadi skema Roadshow keliling ke sejumlah provinsi di Indonesia menggunakan bus.

Roadshow Bus KPK tahun 2023 ini, telah dimulai sejak Agustus lalu dengan langsung menuju Provinsi Jambi, Bengkulu, Riau dan sampai di Sumbar. Kemudian perjalanan akan dilanjutkan menuju Sumut dan roadshow ini berakhir pada 9 Desember nanti di Aceh, bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia.

“Telah sebelas hari kita di Sumbar, dari segi waktu ini memang tergolong masa yang singkat. Namun kita berharap, apa yang telah kita edukasikan bisa berdampak besar bagi semangat anti korupsi di Sumbar,” harap Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK.

Turut hadir dalam kegiatan pelepasan Roadshow Bus KPK tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Hansastri dan sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar. (adpsb/Busan)