PADANG — Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menilai Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebagai daerah pelopor ekonomi syariah di Indonesia, yang ditunjang pertumbuhan aset perbankan syariah hingga 10 persen dengan Rp15 triliun lebih. Wapres meyakini, dengan kebijakan, strategi, dan program yang tepat, maka tekad Sumbar menuju produsen halal dunia tidak akan sulit terealisasi.
Hal itu disampaikan Wapres RI saat membuka secara resmi iven Minangkabau Halal Festival 2023 di aula Universitas Negeri Padang (UNP). Menurutnya, sektor industri halal di Sumbar memiliki potensi yang sangat besar, dan terbukti dengan banyaknya produk halal khas Sumbar atau Minang yang mudah dijumpai di pasaran.
“Berkembangnya sektor industri halal ini tentu selaras dengan falsafah kearifan lokal Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK),” ucap Wapres Ma’ruf.
Selain itu, sambungnya, kekayaan sumber daya alam (SDA), keunikan budaya, ragam kuliner halal, destinasi wisata halal, serta ragam jenis produk halal UMKM di Sumbar, turut menopang kemajuan industri halal di Ranah Minang.
“Segenap potensi yang sudah ada itu mesti terus dikembangkan. Sumatera Barat harus menjadi contoh dan menularkan semangat positifnya, agar kemajuan ekonomi dan keuangan syariah dapat juga terwujud di wilayah-wilayah lain di Indonesia,” katanya.
Terkait pagelaran Minangkabau Halal Festival sendiri, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan ajang tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempererat silahturahmi dan memperluas jejaring kerja sama antarpemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah. Tidak sebatas kemitraan di Sumatra Barat, tetapi juga dapat meluas hingga ke mancanegara.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan terima kasih atas dukungan dan dorongan Wapres Ma’ruf Amin agar Sumbar bisa menjadi pusat produksi industri halal di Indonesia, dan bahkan dunia.
“Banyaknya agenda terkait keuangan syariah dan industri halal di Sumbar, diharapkan bisa mempercepat terwujudnya provinsi ini sebagai daerah terdepan dalam hal implementasi industri halal, serta ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” kata Mahyeldi.
Gubernur juga mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) terus berusaha maksimal mempersiapkan Sumatera Barat untuk segera menjadi daerah produksi utama industri halal. Di antaranya dengan terus melakukan edukasi terkait pentingnya sertifikasi halal, serta terus melakukan pendampingan bagi pelaku industri halal.
Sebelumnya, sambung Mahyeldi, sejumlah program terkait pengembangan industri halal juga telah diluncurkan di Sumbar. Seperti, Program Minangkabau Berwaqaf, pembentukan Perda Wisata Halal, pembentukan Kawasanan Halal Lifestyle di Masjid Raya Sumbar, serta tengah mengupayakan Perda konversi Bank Nagari menjadi Bank Syariah.
“Kita juga telah menyiapkan infrastruktur pendukung bagi industri halal seperti, Lembaga Sertifikasi Halal, Pendampingan Industri Halal, memembentuk Rumah Potong Hewan Halal sekaligus SDM operasionalnya hingga mempersiapkan kebijakan terkait perbankan,” ujar Mahyeldi lagi.
Di sisi lain, Rektor UNP Prof Ganefri turut mengatakan, bahwa pihaknya telah mendukung penuh agenda Minangkabau Halal Festival, yang melibatkan warga dari berbagai kalangan, dengan tujuan untuk menggeliatkan halal lifestyle dan berkembangnya produk halal di Sumbar.
Ganefri juga menyebutkan, sertifikasi halal sendiri menjadi hal yang sangat penting demi mendapatkan pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, UNP akan terus berkomitmen untuk ikut berpartisipasi menjadikan Sumbar sebagai provinsi yang terdepan dalam hal indistri halal.
“Sejak 2018 yang lalu, UNP juga telah mendirikan halal center dan memiliki lembaga pemeriksa halal serta laboratorium yang telah mendapat sertifikat dari Kementerian Agama. Bahkan, hingga saat ini UNP sudah mengeluarkan hampir seribu sertifikat halal kepada para pelaku usaha di Sumbar,” ucapnya menutup.
Pagelaran Minangkabau Halal Festival sendiri berlangsung pada 8 hingga 10 September 2023 di UNP. Berdasarkan rangkuman laporan yang diperoleh, lebih dari 130 pelaku UMKM turut serta dalam kegiatan akbar tersebut. (adpsb)
Discussion about this post