Tanah Datar – Masih di hari yang sama, Jumat (17/5) siang, DPRD Tanah Datar kembali menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 dan RPJPD periode 2025-2045.
Bertindak sebagai Pimpinan Sidang Ketua DPRD Tanah Datar Roni Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Anton Yondra dan Saidani serta Sekretaris Dewan Yuhardi.
Dari pihak Pemerintah Daerah hadir Sekda Iqbal Ramadi Payana yang mewakili Bupati Eka Putra, Asisten Forkopimda, OPD, Camat, Wali Nagari serta undangan lainnya.
Sidang Paripurna dihadiri oleh 35 Anggota DPRD Tanah Datar.
“Sidang Paripurna kali ini akan menyampaikan Pandangan Umum 8 Fraksi DPRD Tanah Datar terhadap Nota Penjelasan Bupati tentang Pelaksanaan Ranperda APBD tahun 2023 dan RPJPD periode 2025-2045, yang akan diawali oleh Fraksi PAN dengan Juru Bicara Zuli Rustam, Fraksi Hanura dengan Juru Bicara Wadra Wati, Fraksi PPP dengan Juru Bicara Zulhadi, Fraksi Gerinda dengan Juru Bicara Kamrita, fraksi Golkar dengan Juru Bicara Herman Sugiharto, reaksi Demokrat dengan Juru Bicara Syahril, fraksi Nasdem dengan Juru Bicara Kahairul Abdi abdi dan Fraksi PKS dengan Juru Bicara Zurtam,” ujar Rony Mulyadi.
Secra umum 8 Fraksi DPRD Tanah Datar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kinerja dan capaian yang berhasil didapatkan Pemerintah Daerah serta mengucapkan terima kasih telah menyampaikan Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 dan RPJPD tahun 2025-2045.
Fraksi PPP melalui Juru Bicaranya Zulhadi menyoroti masalah Program Unggulan (Progul) Pemerintah Daerah.
“Progul Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam rangka mewujudkan Tanah Datar Madani berdasarkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Penjelasannya berapa persentase masing-masing capaian dari Program Unggulan tersebut, karena saat ini sudah masuk tahun ke tiga pelaksanaan RPJMD Tanah Datar Tahun 2021-2026,” ujar Zulhadi.
“Sudah berapa persen capaian program unggulan ini dan apakah sudah memenuhi target yang ditetapkan,” lanjut Zulhadi.
Sementara terkait RPJPD Tanah Datar 2025-2045, Zulhadi katakan RPJPD memiliki arti penting dan nilai strategis dalam pengambilan keputusan serta arah kebijakan untuk pembangunan daerah 20 tahun kedepan.
Sementara Fraksi lain yaitu Gerindra mempertanyakan Dana yang telah diberikan kepada Perumda Tuah Sepakat senilai Rp 1.417.104.952,00. Gerindra meminta penjelasan rugi/laba serta usaha yang dikelola Perumda Tuah Sepakat dengan dana tersebut.
“Dengan dana yang cukup besar itu kami minta penjelasan rugi/laba, usaha apa yang dikelola Perumda Tuah Sepakat serta apa bentuk evaluasi Pemerintah Daerah terhadap kinerja Perumda Tuah Sepakat itu,” ujar Kamrita Juru Bicara Fraksi Gerindra.
Terkait pelaksanaan Pilkada yang sudah dekat, Fraksi Gerindra meminta netralitas dari ASN, karena telah ada laporan bahwa ada oknum Kepala Dinas yang sudah ikut berkampanye. “Terkait laporan ini, kami minta penjelasan saudara Bupati,” pungkasnya.
Sementara Fraksi lainnya juga menyampaikan hal yang senada, memberikan kritikan, masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar kedepannya. (Spa)
Discussion about this post