Padang Pariaman — Pemotongan dana BLT oleh oknum wali korong lagi-lagi terjadi di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Namun kali ini, pemotongan dana BLT oleh oknum wali korong terhadap keluarga penerima manfaat (KPm) ini, terjadi di Korong Sungai Dandang, Nagari Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang.
Modus yang dilakukan oknum wali korong ini dalam memotong dana BLT yang diterima KPM pun, hampir sama dengan kejadian-kejadian sebelumnya yang sudah pernah diberitakan media ini. Berdalih untuk kebutuhan ini-itu-dan segala macamnya.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh 10 orang perwakilan masyarakat Korong Sungai Dandang, dalam sebuah kesempatan pada media, Kamis (25/6/2020) siang.
Dari penuturan 10 orang perwakilan masyarakat Korong Sungai Dandang yang meminta untuk dirahasiakan identitasnya itu menerangkan, bahwa pembagian BLT di korongnya sudah tidak wajar.
“Memang BLT yang diterima masyarakat itu dipotong secara tidak langsung sama wali korong. Sudah itu penyalurannya pun banyak yang tidak tepat sasaran. Buktinya banyak keluarga miskin yang mengeluh tidak dapat BLT. Karena yang menerima BLT itu sebagiannya orang yang dianggap ekonomi mampu di kampung,” terang mereka.
Masyarakat yang sebagian besar berdomisili di Kampung Sigata, Korong Sungai Dandang itu menjelaskan, modus yang dimainkan oknum wali korong adalah dengan dalih “uang jerih”.
“Alasannya minta uang itu sebagai uang jerihnya karena telah menaikan data kami sebagai penerima BLT. Tapi dia minta agar ini dirahasiakan,” tuturnya.
Rata-rata, Devi Marlina Wali Korong Sungai Dandang yang baru 18 bulan menjabat tersebut memotong, dengan mematok harga untuk BLT Propinsi yang menerima 1.200.000 diminta 100 ribu.
“Caranya meminta uang lelah itu begini. Karena BLT dari Kemensos, Propinsi dan lain itu awalnya kan kita ambil di kantor nagari langsung tidak diantar sama Pos. Jadi sebelumnya wali korong ini sudah berpesan ke kita supaya uang lelahnya dibayarkan. Nanti kita yang antar ke rumahnya. Ada juga ditelpon supaya dia yang menerima BLT itu membayarkan uang lelah itu,” ulasnya menjabarkan
Mereka melanjutkan, untuk BLT Kemensos, BLT DD dan BLT Kabupaten yang menerima 600.000 itu dimintai 50 ribu. “Kalau ada yang kurang ngasih 20 ribu atau 30 ribu, kami diserang. Dia tidak terima,” terangnya sembari meneruskan, katanya wali korong itu mau beli mobil baru.
“Katanya sih mau beli mobil baru. Entah iya, entah tidak tapi yang itu yang beredar,” sebut mereka berujar.
Namun yang jelas, terang mereka lagi, di Kampung Sigata, Korong Sungai Dandang ada 10 KK yang menerima BLT dari dana propinsi; 23 KK dari Kemensos; 7 KK dari DD dan 7 KK dari Kabupaten. “Semuanya dimintai uang lelah,” celetuk mereka kompak.
Terpisah Devi Marlina, Wali Korong Sungai Dandang yang dihubungi media melalui selulernya Kamis (25/6), membantah telah memotong dana BLT yang dituduhkan kepadanya.
“Tidak benar itu, pak. Tidak ada saya memotong. Cuma basa-basi kemungkinan ada dari warga,” elaknya. Namun ketika ditanya berapa uang yang terkumpul dari basa-basi disebutkan itu, dirinya malah mengelak lagi. “Mana ada yang terkumpul, pak,” alibi Devi plin-plan.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Padang Pariaman Hendra Aswara bagian dari Tim Saber Pungli yang dimintai komentarnya terkait pemotongan tersebut, berjanji akan menelusuri laporan masyarakat Korong Sungai Dandang.
“Sebelumnya terimakasih saya ucapkan untuk informasinya. Laporan ini akan saya teruskan agar ditelusuri,” singkat kepala dinas termuda dan terenergik di Kabupaten Padang Pariaman itu.
Senada dengan Hendra Aswara, Ketua Tim Saber Pungli sekaligus Waka Polres Kota Pariaman, dihubungi via WhatsApp belum lama ini, menyebutkan ketersediaannya menjalin kolaborasi dengan media apabila ditemukan laporan pemotongan dana BLT di nagari dan desa.
“Kita siap berkolaborasi (dengan media). Secepatnya kita turunkan tim (apabila ada laporan). Nanti kita infokan,” tulis Kompol Yuhendri, Rabu (10/6/2020).
IDM
Discussion about this post