ROKAN HILIR – Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 2019 program/kegiatan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir, Selasa (3/12) dibuka Bupati H. Suyatno SPd. Acara juga dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Dandim, Basarnas, Kapolres, Ketua DPRD, Sekda ,Kadepag H Agustiar dan pejabat pemerintah forkopimda.
Kepala Bappeda mengatakan maksud rakor untuk membandingkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap kerja operasional sehingga akan dicapai tingkat kinerja yang optimal bagi para pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatannya dan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.
Para peserta kegiatan rakor ini terdiri dari para Kepala OPD dan pimpinan unit kerja, para camat, para pejabat pembuat komitmen serta pejabat pelaksana teknis kegiatan.
Bupati Rokan Hilir dalam sambutannya mengharapkan agar pelaksanaan program/kegiatan akan lebih baik lagi, terutama dari segi mangemen pengelolaan keuangannya, mengenai kendala administratif, prosedural, birokrasi hendaknya tidak lagi menjadi penghambat dalam pelaksanaan program dalam kegiatan 2019.
“Sehingga program pemerintah dapat berjalan lancar dan rakyat dapat merasakan manfaatnya dari berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan baik yang sifatnya fisik maupun non fisik. Salah satu program yang diharapkan di sektor bidang pertanian, perikanan,” sebut bupati.
Bupati meminta kepada Kadis Perikanan untuk dapat menindak lanjuti kasus merebaknya ilegal fising yg menjamur di perairan wilayah Rokan Hilir.
Di bidang pertanian, ada 6000 sertifikat yang dikeluarkan BPN tidak ada satupun yang membayar pajak, “Jelas ini ada oknum yg bermain dalam penarikan pajak dan ini sanggat merugikan pendapatan pemerintah daerah. Ada sekitar 25 kelurahan yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan bantuan buntuan juga kepada kepenghuluan bantuan dana banqeu, sampai saat ini pihak penguluan belum menerima bantuan dana benque dari gubernur,” sebut bupati.
Terakhir sambutan Bupati Rokan Hilir meminta kepada semua stackholder di jajaran pemerintahan agar dapat bekerja lebih proposional, kepada kepenghuluan dalam pengunaan dana desa dapat transparan dan benar dalam pengunaan ADD, dan harus peka dalam segala bentuk informasi gejala sosial dan berharap agar Rokan Hilir menjadi negri yang aman damai dan sejahtera. (Harianto)
Discussion about this post