𝐏𝐞𝐦𝐤𝐚𝐛 𝐃𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚𝐬𝐫𝐚𝐲𝐚 𝐀𝐣𝐚𝐤 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐠𝐚𝐤 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐤𝐧𝐲𝐚 𝐊𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐧 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐈𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥

Dharmasraya – Belakangan ini, keresahan masyarakat Dharmasraya meningkat akibat maraknya kasus pencurian buah sawit, aktivitas tambang ilegal, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai tindak kriminal lainnya.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah konkret melalui koordinasi lintas sektor bersama aparat penegak hukum.

Irwan Zamrud, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera menjalin komunikasi dengan kepolisian dalam rangka merumuskan langkah strategis penanganan.

“Kami dari pemerintah daerah berencana mengadakan pertemuan dengan pihak kepolisian sebagai institusi yang memiliki kewenangan utama dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak kriminal,” ujarnya di Pulau Punjung, Selasa (15/07/2025).

Irwan menambahkan, persoalan ini bersifat kompleks dan menyentuh banyak aspek, sehingga tidak cukup jika ditangani oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, Pemkab Dharmasraya mendorong agar pembahasan ini segera dilakukan dalam forum Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan ibu Bupati telah memerintahkan untuk diagendakan secara khusus oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

“Permasalahan ini memang harus ditangani secara lintas sektoral dan dibicarakan secara bersama di Forkopimda. Di situ, semua unsur pimpinan daerah bisa duduk bersama untuk menyatukan langkah dan komitmen,” jelas Irwan.

Ia juga menegaskan pentingnya langkah pencegahan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemda akan menghimpun dukungan dari berbagai unsur seperti Wali Nagari, Niniak Mamak, tokoh masyarakat, dan pemuda dalam menciptakan kesadaran kolektif.

“Upaya pencegahan akan lebih efektif bila menjadi gerakan bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab aparat atau pemerintah, tetapi tugas kita semua untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan,” katanya.

Menurut Irwan, penguatan kontrol sosial di tingkat masyarakat menjadi salah satu fokus ke depan. Namun demikian, ia menekankan bahwa tindakan penegakan hukum secara langsung tetap merupakan kewenangan institusi kepolisian.

“Penguatan kontrol masyarakat akan kita dorong melalui koordinasi lintas elemen, tapi untuk penindakan, itu sepenuhnya merupakan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum,” tegasnya.

Ia juga menyebut, penguatan budaya lokal, penerapan sanksi sosial terhadap perilaku menyimpang, serta peningkatan koordinasi antar-lembaga merupakan bagian dari strategi pencegahan jangka panjang yang akan mendukung efektivitas penegakan hukum.

“Jika segala bentuk pencegahan telah dilakukan, tetapi masih ada pihak yang terang-terangan melanggar hukum, maka langkah penindakan menjadi domain aparat kepolisian,” ujarnya.

Irwan menutup pernyataannya dengan harapan bahwa tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat memberi efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi siapa pun yang berniat melakukan pelanggaran.

“Pemerintah daerah mendukung penuh langkah-langkah kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami siap berdiri bersama Polri untuk memberantas tindak kriminal dan aktivitas ilegal di wilayah Dharmasraya,” pungkasnya.*