BERBAGI
Kadis Kominfo Kota Pariaman, Nazifah

PARIAMAN – Indikasi Kominfo Kota Pariaman menghambur-hamburkan uang APBD di akhir tahun begitu kentara. Diketahui, Dinas Kominfo Kota Pariaman mengajak beberapa wartawan jalan-jalan yang bertugas di daerah itu ke Batam, Kepulauan Riau dengan bungkusan ‘Study Komparatif Wartawan’.

Di satu sisi, ada dugaan Dinas Kominfo Pariaman sengaja mengkotak-kotakkan wartawan dengan kurenah kepala dinas yang sentimentil. Sehingga tak hayal, sebagian besar wartawan yang bertugas di daerah itu, sekelebat merasa didiskriminasi oleh kebijakan diskriminatif  Nazifa, sang kepala dinas.

Dari pesan Whatsapp yang diterima media, kepergian rombongan Kominfo Pariaman dengan beberapa wartawan ke Batam sejak Selasa kemarin tak lain hanyalah menghadiri undangan acara Wirid Bulanan dan Temu Ramah Limko Batam yang digelar di Mesjid Babussalam Bengkong Indah, pukul 19.30 WIB.

Limko sendiri merupakan organisasi paguyuban yang berada di bawah naungan organisasi PKDP (Persatuan Keluarga Daerah Piaman).

Benar saja, pesan singkat yang diterima media perihal undangan paguyuban Limko Batam, dibenarkan oleh narasumber yang notabene salah satu pengurus paguyuban Limko. “Benar, kata kawan saya barusan yang tergabung di Limko Batam, acaranya malam ini (Rabu,-red). Cuma acara Maulid Nabi dan biasanya paguyuban di rantau mengundang pejabat Pemko Pariaman dan Pemkab Padang Pariaman, induk organisasi PKDP,” tulisnya via WhatsApp, Rabu (4/12) malam.

Namun mirisnya di sini. Sebelumnya Kepala Dinas Kominfo, Nazifa yang dihubungi media melalui nomor WhatsApp-nya, tidak memberikan tanggapan sama sekali tentang ‘bungkusan’ kegiatan Study Komparatif Wartawan yang tengah mereka nikmati.

Agak saja, acara kegiatan Study Komparatif Wartawan yang diduga dibungkus untuk memuaskan ‘nafsu liburan’ akhir tahun, sedikitpun tidak memiliki nilai komparasi untuk pembangunan Kota Pariaman.

Media yang mencoba menghubungi Nazifa via WhatsApp-nya, menanyakan bentuk agenda ‘Study Komparatif Wartawan’ yang dibuat ditutup-tutupi. Agenda yang dibuat Nazifa diduga hanyalah wujud pelesiran gratis menggunakan uang APBD.

Konon, dari 26 orang rombongan yang berangkat ke Batam, sebagian adalah pejabat beserta staf Kominfo termasuk sopir pribadi Nazifa yang dia biayai melalui APBD. Pasalnya, Nazifa tak bergeming ketika ditanya berapa jumlah staf beserta pejabat yang ikut ke Batam sebagai pendamping jika kegiatan tersebut berjudul ‘Study Komparatif Wartawan’, serta berapa orang wartawan yang diikutkan ke sana dan dari media mana saja, tidak dijawab Nazifa.

Padahal, pengakuan dari beberapa wartawan yang bertugas di Kota Pariaman, menyesalkan kurenah Nazifa yang diskriminatif serta terkesan mengkotak-kotakkan wartawan. Tolak ukur penilaian Kominfo Pariaman terhadap peringkat media atau wartawan dianggap tidak logis.

Seperti Daralwi menyebut kurenah oknum Kadis Kominfo tersebut bisa berakibat fatal.

“Cari gara-gara namanya ini. Kenapa bisa? Sementara kinerja SOPD ini dalam mengkooptasi media saja tidak paham. Beginilah kalo SOPD tak mengerti regulasi. Seharusnya pejabat yang mengisi jabatan di Kominfo itu berjiwa “lapangan”. Memahami kebutuhan pertukaran informasi atau transaksi informasi publik, alias mumpuni. Setidaknya menguasai bidang jurnalistik, serta brand yang diusung tiap-tiap media. Jangan cuma bisa hura-hura habiskan APBD dengan cerita pepesan kosong. Sajikan berita basi tak bermutu. Kapan Pariaman bisa berkembang kotanya jika corongnya saja begitu?” paparnya.

Menurut Nazifah penyaringan dilakukan terhadap 2 item. Dikutip dari pemberitaan canangnews.com. Pertama jumlah berita yang dipublis di media. Kedua, tingkat kehadiran wartawan saat meliput agenda Pemko Pariaman. “Dari dua item penilaian tersebut, kami rangking berdasarkan jumlah berita dan jumlah kehadiran di lapangan,” tulisnya.

Ia menambahkan, semoga di tahun-tahun mendatang anggarannya bisa lebih besar dari tahun sekarang, sehingga jumlah wartawan yang ikut kegiatan studi komparatif bisa lebih banyak.

Tetapi, ada yang menjadi ketersinggungan seorang kawan wartawan yang sudah dinyatakan lolos dan akan diikutkan. Menurut pengakuan wartawan tersebut, kepadanya telah diminta untuk mengirimkan identitas berupa foto (gambar) Kartu Tanda Pengenal (KTP) melalui WA.

Wartawan itu menambahkan, ia sudah menyampaikan pula kepada Pimpinan Redaksi tempat dia bergabung sebagai wartawan dan sudah diberikan izin serta restu untuk pergi dengan dibekali pula Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Selain itu, karena bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), dia telah mengurus cuti tahunan dan telah diberi izin cuti oleh kepala kantor tempat dia bergabung.

Menurut wartawan yang meminta namanya tidak ditulis itu, soal berita dia merasa lebih banyak daripada teman-teman yang dibawa pergi studi komparatif tersebut. Kalau soal kehadiran pada kegiatan Pemko (Pemerintah Kota – red) Pariaman memang agak kurang.

“Walaupun tidak hadir meliput, beritanya tetap saya rilis/turunkan. Lagipula, untuk apa hadir kalau tidak punya berita (muntaber/muncul tanpa berita–red),” ujarnya terlihat agak berlinang air mata.

Lagipula kurang enaknya, lanjut si wartawan, pembatalan dirinya untuk tidak jadi diberangkatkan pada Senin (3/12/2018) justru disampaikan Minggu (2/12/2018) malam. “Tasirok darah awak di dado membaca WA Buk Kadis Nazifah, sampai tidak bisa tidur malam itu hingga pagi,” tukuknya.

Dia pun mempertanyakan, apakah perjalanan studi komparatif wartawan atau staf Dinas Kominfo Pariaman? Karena antara wartawan dengan staf Dinas Kominfo hampir berimbang jumlahnya.

“Kita berharap kejadian ini tidak tercium oleh penegak hukum. Apakah boleh untuk dianggarkan ada APBD Pemko Pariaman?” ulasnya.

Sementara itu, Wartawan Senior Sumatera Barat, Zakirman Tanjung, ketika diminta komentarnya mengatakan, pembatalan keberangkatan wartawan yang sudah dijanjikan untuk pergi dapat dikategorikan sebagai pelecehan terhadap profesi wartawan.

“Kalau memang ini kejadiannya, sudah sama dengan pelecehan terhadap profesi wartawan! Selaku wartawan saya sangat tersinggung dengan pola Kadiskominfo Kota Pariaman Nazifah seperti ini,” cetus Bung Zast,(wapimred canangnews) sapaan akrabnya.

Dia juga mempertanyakan, apakah memang benar wartawan yang diikutkan pada perjalanan studi komparatif ini memiliki rangking tertinggi dalam hal jumlah berita yang mereka publikasikan serta dalam hal kehadiran meliput di lapangan? Hal ini perlu dikaji oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Bung Zast pun mengingatkan Walikota Pariaman Dr H Genius Umar MSi dan Wakil Walikota Drs Mardison Mahyuddin MM agar perlu kehati-hatian terhadap para kadis di lingkungan Pemko Pariaman. Baca telaah staf yang diajukannya dengan teliti.

Menurut dia, boleh jadi ada oknum kadis yang mencarikan “titian barakuak” (jebakan – red) buat pimpinannya. “Saya tidak menuduh, cuma untuk mengingatkan Walikota Genius Umar dan Wakil Walikota Mardison Mahyuddin,” katanya lagi.

Wartawan yang aktif menulis sejak tahun 1985 ini menyarankan kepada Walikota Genius Umar dan Wakil Walikota Mardison Mahyuddin untuk melakukan duduk bersama dengan wartawan yang selama ini meliput di Kota Pariaman. Tujuannya supaya dapat kesepahaman antara Pemko Pariaman dengan wartawan dalam memajukan Pembangunan Kota Pariaman.

“Semua wartawan dan semua warga Kota Pariaman pasti menginginkan Kota Pariaman maju dan berkembang di bawah kepemimpinan Walikota Genius Umar dan Wakil Walikota Mardison Mahyuddin,” ujar Zakirman Tanjung lagi.

LEAVE A REPLY