BERBAGI

SARILAMAK – Bupati Limapuluh Kota menyampaikan Nota Jawaban Bupati Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Limapuluh Kota atas Pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2018. Dalam hal ini Bupati diwakili oleh Plt Sekda Widya Putra menjawab pertanyan delapan Fraksi di DPRD Limapuluh Kota yang menyampaikan pandangannya atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun Anggaran 2018 yang dibacakan Pada Rapat Paripurna Terbuka DPRD Limapuluh Kota, tentang pandangan umum fraksi terhadap Perubahan APBD .

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, SH yang didampingi  oleh  Wakil Ketua DPRD Deni Asra,S.Si  dan Sastri Andiko Dt.Putiah SH dengan segenap anggota DPRD dihadiri oleh plt.Sekda Widya Putra dan angota Forkopimda, bersama kepala OPD dan para wartawan dilingkungan Pemda Limapuluh Kota yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Bertempat di aula Kantor DPRD Limapuluh, Jumat(28/9) kemarin. Ada 51 rangkuman jawaban atas pandangan delapan fraksi tersebut yang disampaikan oleh Widya Putra dalam hal ini mewakili Bupati Limapuluh Kota.

“Izinkami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada saudara pimpinan  dan segenap anggota dewan yang terhormat atas pandangan umum terhadap  Ranperda tersebut di atas yang telah kami sampaikan nota penjelasannya pada tanggal 26 september 2018,” tanggapnya.

Pada nota jawaban ini, lanjutnya, izinkan kami menyampaikan jawaban, keterangan dan penjelasan terhadap pendapat, pandangan, pertanyaan dan serta sumbang saran dari fraksi-fraksi di lembaga terhomat ini. Dengan tata urutan serta narasi yang dikemukakan, diharapkan dengan sistem ini akan dapat kami  menjawab serta menjelaskan maupun mengemukakan alasan bersifat konkrit dan universal.

Widya Putra menjawab pandangan Fraksi Demokrat. “Pertama, terima kasih atas saran dari fraksi partai Demokrat dan kami sangat setuju bahwa adanya perubahan APBD tahun 2018  didasarkan pada  alasan-alasan dan pemikiran yang jelas, objektif serta rasional dan disisi lain perubahan APBD tahun 2018 ini juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Terdapat penurunan dan penyesuaian proyeksi penerimaan terutama pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi,” sebutnya

Menurutnya, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar unit kerja, antar kegiatan dan antar jenis belanja setelah ditetapkannya perda APBD karena petunjuk teknis mengenai pemanfaatan DAK non fisik baru ditetapkan pada tahun anggaran berjalan. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2017 yang belum dimanfaatkan.

“Kami  menyadari bahwa tanggapan serta penjelasan kami belum sepenuhnya memenuhi harapan anggota dewan yang terhormat.  Hal-hal yang masih perlu penjelasan lebih lanjut tentunya masih dapat kita bahas dalam agenda selanjutnya. Segala masukan dan saran sangat kami hargai dan akan menjadi perhatian,” katanya.

Dia berharap, rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang ditumbuhkan melalui berbagai kesempatan, akan dapat lebih memperlancar penetapan seluruh kebijakan pemerintahan daerah, “Termasuk rancangan peraturan daerah ini menjadi peraturan daerah, kiranya Allah swt  berkenan memberikan bimbingan serta petunjuk kepada kita dalam mengemban tugas-tugas dan tanggungjawab yang cukup berat ini, sehingga kita mampu menyelesaikannya tepat waktu,” katanya lagi.

“Akhir kata sekali lagi kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya pada segenap anggota  dewan yang terhormat beserta seluruh unsur terkait, atas usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah ini sampai penetapan nantinya menjadi peraturan daerah. Demikianlah nota jawaban dan pendapat  kami, atas perhatian anggota dewan yang terhormat kami ucapkan terima kasih,” sebutnya mengakhiri. (rel)

LEAVE A REPLY