BERBAGI

SAWAHLUNTO, RI –  Menjadi harapan untuk mensejahterakan anggota atas kehadiran Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) seakan masih jauh panggang dari api, bahkan diduga sebaliknya atau segelintir anggota. Terlebih, nasib uang anggota dalam bentuk tabungan maupun simpanan wajib dan pokok yang tiap bulan dipotong selama menjadi anggota sulit diterima, hanya karna besarnya kredit macet dan disinyalir modus pengucurannya beraroma tak sedap.

Kondisi yang amat parah, nasib ratusan juta uang anggota yang ada pada KPN Balaikota Sawahlunto sampai kini tak jelas rimbanya karna koperasi yang berbadan hukum, Nomor: 653/BH/XVII/1969 tertanggal 16 Oktober 1969 itu, merupakan salah satu di antara koperasi yang masih belum menggelar RAT. Tak hayal dusta yang berbungkus dugaan tentang adanya sesuatu yang tak beres pada managemen pengelolaan dana koperasi, semakin mengemuka.

Keluhan pun mencuat, seperti yang pernah diwartakan Mingguan Investigasi babara saat lalu. Salah seorang anggota KPN lainnya, A Arifin, yang juga enggan berkomentar banyak. Namun dia menyampaikan sedikit pengakuan menjadi anggota KPN, sejak dianjurkannya bagi PNS untuk menjadi anggota KPN di Balaikota. “Sama dengan pegawai yang lain, tentu dipotong bulanan sejak jadi PNS dan berhenti tahun 2010 lalu. Jangan tanya uangnya dimana, saya juga tak tahu, mungkin ketika pensiun nanti akan dibayarkan,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Sekretaris KPN Balaikota Zaldinal Basyir yang diminta keterangannya menyangkal mengetahui sejauh mana kondisi koperasi. “Saya jadi Sekretaris KPN di masa Epli Rahmad (kini pejabat di Pemkab Solok Selatan – red) jadi Ketua. Kalau tak salah, RAT digelar dipimpin Wakil Ketua Indra karna Epli Rahmad yang sudah pindah ke Solok Selatan. Untuk kondisi keuangan juga kita kurang tahu persis saat ini, karna usai RAT ketika itu, Yusmanidar ditunjuk sebagai ketua KPN,” ungkapnya kepada Investigasi Jum’at (17/3/2017) lalu.

Nasib yang hampir sama, terkait jutaan uang anggota akan dialami KPRI Tut Wuri Handayani yang dipimpin H Mawardi SAg, MM yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dikota ini, karna kondisi koperasi kredit macet berkisar ratusan juta menjadi momok yang mengakibatkan beberapa dana anggota yang seharus menjadi haknya, seperti simpanan pokok dan wajib masih tak berujung.

Pasalnya, KPRI Tut Wuri Handayani yang memiliki total modal Rp7,17 miliar, memiliki modal sendiri sebesar Rp3,6 miliar. KPRI Tut Wuri Handayani memiliki 464 anggota, yang ditopang modal luar sebesar Rp3,5 miliar ini terungkap,  disaat anggota koperasi yang selama mengabdi menjadi PNS dipotong gajinya tiap bulan, namun disaat pensiun dana yang seharusnya dapat secepatnya diterima tak kunjung ditangan.

Salah seorang anggota KPRI Tut Wuri Handayani  Sawahlunto yangpensiunan Dinas  Pendidikan dikota ini Yuherman tak menampik bahwa sejak dirinya pensiun namun simpanannya berkisar Rp13 juta belum ditangan.  “ sudah setahun lebih saya pensiun, tapi uang simpanan koperasi belum juga diterima, mungkin nasib para pensiunan lain juga sama. Padahal, bagi pensiunan uang itu sangat dibutuhkan untuk menjalankan usaha kecil – kecilan buat tambahan uang pensiun” sebut Yuherman, Jum’at (31/7/2019) lalu.

Hal yang sama juga dialami rekan yang pernah satu dinas dengan Yuherman, namun enggan disebutkan namanya dengan alasan istrinya masih pegawai aktif. “ saya lebih dahulu masuk tahun pensiun dari Yuherman, namun sampai saat ini belum juga menerima uang simpanan yang selama ini dipotong tiap bulan, tentu uangnya lebih besar “ sebutnya mengira.

Pernah ditanyakan, jelasnya perihal uang simpanan anggota selama ini, karna kami sudah lama pensiun  kepada pengurus koperasi, namun jawabannya dana masih belum terkumpul, karna masih banyak anggota yang nunggak pinjaman. Dan yang minjam pun sebagian sudah tak lagi berada dikota Sawahlunto. “ ya, kami jadi harus sabar saja menunggu dana milik kami itu diberikan pengurus, walaupun hampir dua tahun ” keluhnya.

Terkait banyaknya dana macet serta masih belum dibayarkannya dana simpanan anggota yang telah masuk pensiun, dibenarkan Mawardi pimpinan Tut  Wuri Handayani Sawahlunto. “ uang simpanan anggota yang pensiun pasti akan diberikan karna itu milik mereka, namun kondisi dana koperasi masih belum cukup untuk membayarkan, karna banyaknya tunggakan yang harus dijemput petugas dan bendaharawan” jelas Mawardi di  kantor BKPSDM Sawahlunto, Kamis (11/7).

Saat ini, jelas Mawardi kondisi koperasi yang dipimpinnya karna terjadi banyaknya kredit macet yang membuat kondisi keuangan koperasi sangat sulit dan ada yang diluar wilayah kedinasan bahkan diluar daerah yang macet. “ kita akan upayakan kondisi ini akan pulih dengan uapaya maksimal serta adanya bantuan dana dari Bank Nagari, semua dana yang harus diterima anggota, meski harus menunggu daftar antrian, pasti akan sesegera mungkin diberikan” pungkasnya. (Inv.02) 

LEAVE A REPLY