BERBAGI
Yulian Efi meresmikan Musrenbang tingkat kecamatan

SOLOK SELATAN, REPINVESCOM

Bupati Solok Selatan (Solsel) H. Muzni Zakaria melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Yulian Efi meresmikan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan se- Solsel 2018 di gedung nasional Muara Labuh, Sungai Pagu, Rabu (14/2).

Yulian Efi mengatakan, Solsel bertekad pada 2019 bisa keluar dari predikat sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Sehingga, pembangunan mulai dari tingkat nagari sampai kabupaten butuh perencanaan yang akurat dan terukur. “Tak lupa juga mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diawasi mulai dari perencanaan oleh auditor, tanpa komitmen bersama untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas tidak akan berjalan secara efektif dan efisien,” sebutnya.

Ia menambahkan, berdasarkan statistik tingkat kemiskinan kabupaten itu berada pada angka 7,210 atau berada di atas rata-rata provinsi dengan angka 6,870. “Fenomena kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan indek pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh permasalahan kualitas sumber daya manusia kita yang masih rendah, serta permasalahan keterbatasan aksebilitas dan kualitas infrastruktur,” tuturnya.

Kemudian, imbuhnya, pertumbuhan ekonomi pada 2016 sebesar 5,110 berada di bawah rata-rata provinsi Sumbar sebesar 5,260. Demikian juga Indek Pembangunan Manusia pada 2016 pada angka 67,47 lebih rendah dari rata-rata IPM provinsi yaitu 70,73.

Di samping memperhatikan pembangunan infrastruktur sarana dasar, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperhatikan aspek pembangunan sumber daya manusia yang memiliki tiga pilar utama yatu pendidikan, kesehatan, pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya. “Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, secara umum telah banyak terjadi kemajuan dalam aspek pembangunan sumber daya manusia dan ke depan terus ditingkatkan,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Solsel, Armen Syahjohan mengatakan pembangunan di daerah sangat bergantung pada APBD yang dituangkan melalui tiga hal yaitu visi misi kepala daerah, masukan dari masyarakat serta pokok pikiran DPRD. “Semua elemen masyarakat harus terlibat dalam mengawasi pembangunan serta memberi masukan yang prioritas sesuai visi misi kepala daerah,” katanya.

LEAVE A REPLY